Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya menjalin kerja sama untuk bidang properti untuk masyarakat berpenghasilan rendah
Penandatanganan kerja sama dilakukan di Menara Bidakara I, Jakarta Selatan, Senin (20/6).
Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji, Iskandar Zulkarnain mengatakan pihaknya berani menginvestasikan dana jemaah haji untuk pihak Sarana Jaya karena melihat peluang bisnis. Kemudian belakang bisnis yang dijalankan cukup menjanjikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami menganggap ini suatu hal yang sangat mulia, karena kita memberikan sarana perumahan untuk masyarakat. Sehingga ini saya pikir selanjutnya akan mendapatkan manfaat juga. Risikonya juga jelas. kami ini professional tidak mungkin gegabah menginvestasikan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak terukur kaidah dan risikonya,” kata Iskandar kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (20/6).
Iskandar belum menyebut secara pasti bentuk kerja sama antara BPKH dan Sarana Jaya akan seperti apa. Ia mengatakan penandatanganan yang dilakukan hari ini baru tahap awal. Selanjutnya akan dipelajari terkait teknis dan jenis investasi yang cocok untuk BPKH.
“Ini baru MoU, nanti akan didalami seperti apa teknisnya. Tentunya kami akan memitigasi terkait risikonya. Makanya nanti akan didalami dulu seperti apa teknisnya supaya tahu memitigasi itu,” imbuh Iskandar.
Pada kesempatan serupa, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Agus Himawan menuturkan kolaborasi yang dilakukan bersama BPKH untuk bangunan rumah hunian khusus untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Ia menyebut pihaknya dalam 10 tahun ke depan akan membangun 15 ribu unit apartemen.
“Ini khusus untuk MBR, nanti ada seleksi administrative ketat dari kami karena memang ini tujuannya untuk masyarakat kelas ini. kita harapkan tersebar di seluruh wilayah di Jakarta, untuk 10 tahun ke depan 15 ribu unit. Besaran jumlah investasinya saat ini kita belum tahu, nanti tergantung lokasinya juga, kemungkinan kita bersinergi dengan BUMN, ini masih tahap awal,” ujar Agus.
Kedua belah pihak juga menjajaki kemungkinan adanya kerja sama selama satu tahun ke depan untuk pengembangan properti yang belakangan dirasakan telah kembali bangkit di tengah masa pandemi ini.
Agus menyatakan Sarana Jaya menyambut baik adanya peluang kerjasama ini. Mengingat sebagai salah satu BUMD Provinsi DKI Jakarta, Sarana Jaya memiliki peran untuk mendorong perekonomian nasional. Termasuk melalui investasi dan penugasan Kegiatan Strategis Daerah hingga Proyek Pembangunan Nasional.
“Ada beberapa pembangunan strategis yang secara paralel kita kerjakan yaitu terkait permukiman, fasilitas pengolahan sampah antara hingga pembenahan kabel udara di Jakarta. Semoga kolaborasi menjadi awal kebaikan bagi masyarakat Indonesia khususnya Warga Kota Jakarta," pungkas Agus. (OL-8)
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas kerja keras dan komitmen seluruh tim Perumda Sarana Jaya dalam memberikan yang terbaik bagi Jakarta dan masyarakatnya.
Langkah itu sekaligus mencerminkan komitmen BUMD Pemprov DKI itu untuk memperkuat praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sesuai dengan pedoman yang diakui tingkat internasional.
"Kami sangat percaya bahwa melalui inovasi dan kerja sama yang erat antara seluruh anggota Perumda Pembangunan Sarana Jaya, kita dapat mencapai kebangkitan perusahaan."
Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen Sarana Jaya bersama Polri bertujuan untuk memudahkan akses kepemilikan hunian bagi para anggota Polri khususnya di DKI Jakarta.
Lahan yang terletak di Jakarta Selatan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat bisnis dan pariwisata yang signifikan.
Kunjungan ini dilakukan untuk mempererat hubungan antara kedua pihak serta membahas upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data terbaru Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan II 2024 pada Kamis (1/8).
Tumbuhnya ekonomi kerakyatan berkat skala operasi lokal. Mereka cenderung merekrut tenaga kerja di lingkungan sekitar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Pertumbuhan kredit dan pembiayaan segmen UMKM mendorong peningkatan proporsi kredit UMKM secara kumulatif.
PT Ethos Kreatif Indonesia, UMKM yang memperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia dengan 1.500 karyawan dengan kemitraan JNE.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved