Lima Program Ini Jadi Perhatian Kemenko PMK di 2022 

MENGAWALI hari kerja di 2022, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin kegiatan apel dan doa bersama lintas agama yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Kemenko PMK di halaman Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (3/1). 

Muhadjir menegaskan, 2022 harus diawali dengan penuh semangat, keberkahan, dan disertai target untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemenko PMK ialah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP). 

“Saya mohon untuk tidak lagi memandang pekerjaan KSP itu setengah hati. Saya ingin tahun 2022 ini ada peningkatan kinerja yang cukup signifikan di lingkungan Kemenko PMK. Saya mohon ada tekad kita semua untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya. 

“Ingat, kita semua adalah pelayan untuk masyarakat dan ingat bahwa urusan KSP di Kemenko PMK itu adalah urusan yang paling vital karena terkait dengan pembangunan manusia,” imbuhnya. 

Muhadjir menyebut beberapa program nasional dan isu-isu strategis di bidang PMK yang perlu mendapat perhatian lebih untuk KSP di tahun 2022. Lima di antaranya adalah penanganan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, revitalisasi vokasi, menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) di tingkat SD/sederajat sampai tingkat perguruan tinggi. 

Walaupun demikian, kata mantan Mendikbud tersebut, bukan berarti bidang-bidang lain yang belum mendapatkan perhatian serius, apalagi kasus-kasus yang bersifat emergency atau gawat darurat bisa dikesampingkan. Semisal, kasus kekerasan dan tindak asusila terutama yang terjadi pada anak dan perempuan yang kini tengah mengalami lonjakan juga harus menjadi perhatian. 

“Untuk penanganan bencana juga. Karena kita ini negara yang berada dalam cincin api atau ring of fire, kita harus betul-betul tanggap dengan cekatan dan segera mencari penyelesaian di lapangan setiap kali ada bencana. Bahkan di tengah-tengah kita sedang berkutat menangani Covid-19 ini kita di hadapkan bencana yang bertubi-tubi, ada banjir bandang di beberapa wilayah, yang itu semua membutuhkan perhatian sungguh-sungguh dari kita,” tuturnya. 

Pada kesempatan tersebut, Muhadjir sekaligus memimpin doa bersama lintas agama yang dibacakan oleh para pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenko PMK.

Baca juga : Puan Minta Evaluasi PTM untuk Antisipasi Omikron

Dalam doa diharapkan, para pegawai Kemenko PMK dapat menjalankan tugas dengan lancar sehingga menghasilkan kontribusi nyata bagi negara khususnya terkait pembangunan SDM. 

Untuk itu, Muhadjir meminta para pegawai agar dapat terus meningkatkan kedisiplinan dan melakukan terobosan-terobosan, inovasi, serta gagasan. 

“Seperti yang selalu disampaikan Bapak Presiden agar kita tidak seperti biasa, melakukan hal rutin, apalagi program utamanya menghabiskan anggaran. Anggaran boleh habis tapi betul-betul menggunakan target-target yang terukur dan berkualitas,” tuturnya. 

Ia menyebut dengan anggaran yang terbatas, seluruh pegawai Kemenko PMK harus lebih kreatif, inovatif dalam memaksimalkan keterbatasan anggaran tersebut sehingga mempunyai dampak yang besar, lebih efisien, dan lebih efektif. 

“Saya mohon sekali lagi marilah kita tingkatkan kedisiplinan kerja kita pada tahun 2022 ini. Bantulah saya sebagai Menko PMK karena saya tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa berbuat lebih keras, tidak bisa bekerja lebih inovatif, kalau tidak mendapatkan masukan dari seluruh pegawai Kemenko PMK,” ucapnya. 

Terkait dengan ide-ide baru, Muhadjir mengaku sangat terbuka dan tidak memandang hirarki. 

“Mulai dari bawah boleh menyampaikan ke saya kalau memang ada usulan-usulan untuk perbaikan, tidak perlu menggunakan hirarki. Saya yakin ide-ide segar, gagasan-gagasan baru, biasanya tidak selalu muncul dari atas, justru lebih banyak muncul dari bawah,” tegasnya.  

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 85/2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang memuat arah kebijakan strategi, program, dan kegiatan prioritas serta indikator-indikator yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja pemerintah. (RO/OL-7)