Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini menemukan 31.624 data Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif mendapatkan bantuan sosial. Data tersebut ia dapatkan dari hasil verifikasi data yang diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara.
"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN data yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN yang aktif itu, setelah kita cek di kemen" ujarnya saat konferensi pers terkait data di Gedung Kementerian Sosial RI, Salemba Jakarta Pusat, Kamis (18/11).
Selanjutnya, pihaknya akan kembalikan data tersebut ke pemerintah daerah sesuai Undang-undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
Baca juga: Kemenkes Minta Jangan Bablas Euforia Jelang Nataru
"Ini akan kita kembalikan ke daerah, itu tersebar di 514 kota/kabupaten di 34 provinsi," tambahnya.
Adapun jenis profesi yang saat ini masih aktif mendapatkan bantuan sosial antara lain dosen, ASN, tenaga medis dan sebagainya.
"Nanti itu akan kita kembaikan data ini, saya berharap daerah mengembalkikan respon balik pada kita," ujarnya.
"Sesuai UU 13/2011 data itu dari daerah jadi data kami kembalikan ke daerah, daerah akan mengecek apakah dia layak, karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima, Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak memutuskan," pungkasnya.
ASN yang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, ungkap Risma, kedepan tidak akan lagi menerima bantuan sosial.
"Mereka gak dapat lagi, mereka gak boleh karena mendapatkan pendapatan tetap, dari pemerintah," ungkapnya. (H-3)
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
CPNS tetap menjadi salah satu profesi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan penjelasan terkait kecilnya jumlah pengembalian simpanan peserta Tapera
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved