Kemendikbud-Ristek Terus Berupaya Atasi Kedaruratan Guru

DALAM upaya mengatasi kedaruratan guru, seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan seleksi guru PNS 2022-2024 harus menjadi solusi untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN. Melalui PPPK bisa menjadi solusi yang tepat namun implementasi di lapangan dan pelaksanaan masih terus berkembang dan dievaluasi terus oleh pemerintah.

Setelah menerima masukan, kritik, dan pertimbangan dari berbagai pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) terus melakukan upaya meningkatkan hakikat dan martabat guru honorer.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat angka kebutuhan guru ASN di sekolah negeri secara nasional sampai 2021 berjumlah 1.090.678 orang, jika dikalkulasikan sampai 2024, maka angka kebutuhan guru ASN berjumlah 1.312.759 orang. Sementara itu, jumlah kebutuhan guru yang paling besar, tahun 2021-2022 faktanya ada di jenjang SD-SMP sebanyak 823.383 guru, dengan komposisi SD lebih banyak ini berdasarkan data Kemdikbudristek dan Kemenpan RB.

Baca juga: Pandemi tidak Surutkan Kerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Kepala Bidang Advokasi Guru, P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan data Kemdikbudristek jumlah guru berstatus PNS mengajar di sekolah negeri sampai 2021 adalah PNS 1.236.112 atau 60%, sedangkan yang berstatus Bukan PNS (honorer) sebanyak 742.459 atau 36%.

"Artinya hampir 40%, status guru di sekolah negeri sebagai guru honorer. Bayangkan kalau tak ada guru honorer yang mengajar, keberadaan mereka sangat menentukan keberlanjutan pendidikan di sekolah negeri, negara betul-betul berhutang kepada guru honorer ini," kata Iman kepada Media Indonesia, Minggu (17/10).

Mengingat banyaknya angka kebutuhan guru ASN di sekolah negeri sampai 2024, sebagai solusi yang bersifat jangka panjang, P2G mengusulkan 2 solusi. Pertama, P2G betul-betul memohon kepada Presiden Jokowi agar pemerintah tetap membuka seleksi Guru PNS 2022-2024 nanti. Besarnya angka kebutuhan guru ASN di sekolah negeri, terjadi karena akumulasi kebijakan pemerintah yang cukup lama melakukan moratorium.

Alhasil, kebutuhan guru mengajar di sekolah negeri digantikan oleh guru honorer yang terus direkrut baik oleh Pemda maupun sekolah. Ada pun rekrutmen Guru PPPK, bagi P2G bukanlah solusi jangka panjang, melainkan solusi jangka pendek.

"Mengingat status kontraknya yang maksimal 5 tahun bagi guru PPPK, jauh berbeda dengan Guru PNS yang bertugas sampai pensiun usia 60 tahun. Bagaimana jika kontrak PPPK nya diberikan 1 atau 2 tahun saja, tentu manajemennya tidak akan menutupi kebutuhan guru ASN jangka panjang," ungkapnya.

Solusi kedua yang P2G tawarkan adalah Kemdikbud-Ristek melaksanakan perintah Pasal 22-23, Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah," ungkapnya.

Seleksi PPPK

Kemendikbud-Ristek menambah afirmasi pada seleksi tahap I PPPK sehingga menambah jumlah guru honorer yang lolos. Kemendikbud-Ristek sendiri akhirnya memberikan afirmasi khusus sebesar 100 persen pada 2 kategori yakni guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari nilai maksimal kompetensi teknis dan guru honorer berumur 50 tahun otomatis diberikan dari sisi nilai kompetensinya 100%. Hal itu dilakukan Kemendikbud-Ristek.

"Kemudian bagi guru honorer dengan usia di atas 35 tahun kita memberikan 15% tambahan nilai karena kami menghargai pengalaman itu dan masa pengabdian itu adalah ilmu," kata Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.

Kemudian afirmasi juga diberikan untuk guru honorer penyandang disabilitas diberikan nilai tambahan sebesar 10% dan untuk guru honorer THKK-II akan diberikan tambahan nilai sebesar 10%. Selama proses seleksi mulai berjalan dan Kemendikbud-Ristek menampung berbagai macam aspirasi dari guru-guru yang telah melalui. Akhirnya Panselnas telah berhasil memberikan afirmasi tambahan.

"Jadi merupakan kabar gembira bagi guru usia di atas 50 tahun kita ingin sekali mengapresiasi pengabdian para guru honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun dan pengalaman mereka patut dinilai. Dan semua peserta seleksi telah memutuskan untuk memberikan tambahan nilai 10% lagi dari nilai maksimal kompetensi teknis" tambahnya.

Pada seleksi PPPK tahap I sendiri sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama. Sebelumnya diberitakan hanya 94 ribu yang lolos. Dari 322.665 yang dilamar guru, 173.329 formasi tersebut telah terpenuhi. Jadinya 173.329 guru honorer akan diangkat jadi PPPK, ini artinya 53,7 persen dari formasi tersebut telah terpenuhi.

Untuk guru-guru honorer yang lolos passing grade/ambang batas tapi tidak mendapatkan formasi, nanti pada ronde kedua dan ketiga akan ada optimalisasi formasi.

"Di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi jadi jangan khawatir ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade tapi saat ini belum bisa dapat formasinya jadi itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi," jelasnya.

Bagi yang belum lolos bisa mengambil tes di tahun ini atau tahun depan, guru honorer diberikan 3 kesempatan untuk mengambil tes seleksi dan bis memberikan jangka waktu untuk berlajar.

“Kepada para peserta yang belum lulus, jangan berkecil hati. Tetap semangat karena ujian seleksi kesempatan kedua dan ketiga masih sangat terbuka. Fokuskan energi dan konsentrasi untuk berusaha lebih baik lagi,” ungkapnya.

Baca juga: Dies Natalis ke-72 Unas Diisi Orasi Ilmiah Fadli Zon

Sementara itu Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta kepada Kemendikbud-Ristkek yakni kekurangan dalam penyelenggaraan PPPK dijadikan evaluasi dan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada tahap II dan III.

Saiful juga meminta jangan ada delay/keterlambatan pengangkatan pada peserta yang sudah lolos. "Kami ingin proses pengangkatan setelah lulus kepada 173.329 guru honorer yang lolos pada tahap pertama ini tidak terjadi delay dalam proses administrasi pengangkatannya. Supaya kejadian yang sebelumnya mengalami delay tidak terjadi lagi pada 1 juta guru honorer," kata Syaiful.

Semakin cepat guru-guru yang sudah lulus untuk mendapatkan kontrak dan mendapatkan kelulusan secara administratif akan semakin baik di masa-masa yang akan datang. Komisi X juga mengapresiasi kepada BKN, Kemendikbud-Ristek, Panselnas, KemenPAN RB, dan lainnya untuk seleksi tahap I.

Selain itu, Kemendikbud-Ristek juga mengungkapkan sebanyak 183.587 atau sekitar 36% formasi masih kosong pada seleksi seleksi tahap I PPPK. Pemerintah pusat sendiri sebenarnya membuka formasi sebanyak 1.002.616 formasi.

Dari angka tersebut sebanyak 506.252 formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah dan yang melamar baru 64% atau sekitar 322.665 formasi dan sisanya masing kosong.

"Masih ada 183.587 formasi yang belum terpenuhi. Kebanyakan di daerah terpencil yang masih belum cukup gurunya yang menjadi pelamar untuk mengisi posisi tersebut," kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

Kemendikbud-Ristek berjanji akan mengoptimalkan pada tahap II dan III nanti agar 1 juta guru dapat terpenuhi.

"Karena pada seleksi tahap I fokusnya diperuntukkan bagi guru-guru negeri di dalam daerahnya sendiri dan sekolahnya sendiri Kami harapkan formasi kosong ini dapat terpenuhi di ronde-ronde selanjutnya," pungkasnya. (H-3)