Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menilai peraturan Kementerian PAN-RB tidak mencerminkan afirmasi tambahan pada seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam hal ini, sebagaimana diharapkan guru honorer terhadap pemerintah.
Skema afirmasi tambahan berdasarkan lama mengabdi, dengan durasi yang berbeda-beda. Ada guru berusia 40 tahun, namun sudah mengabdi 15 tahun. Lalu, ada yang sudah menjadi guru honorer sejak usia 25. Seharusnya, bukan hanya afirmasi usia seperti yang diberlakukan bagi guru berusia 50 ke atas.
Baca juga: Nadiem Umumkan 173.329 Guru Honorer Lulus Seleksi PPPK
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan skema penurunan passing grade harus diberlakukan pada Ambang Batas Kategori 1. Saat ini, penurunan Ambang Batas Kategori 2 sebesar 100% untuk Kompetensi Teknis bagi guru usia 50 ke atas.
Seharusnya, lanjut dia, afirmasi model ini diberikan terhadap guru yang masuk klasifikasi K-2. Mengingat, tidak semua guru K-2 berusia di atas 50 tahun dan banyak di bawah 50 tahun.
"Jika pemerintah benar-benar berpihak pada guru honorer eks K-2 dan honorer tua, pemberian afirmasi 100% kompetensi teknis ini harusnya diletakkan pada Ambang Batas Kategori 1, khusus bagi guru K-2," pungkas Satriawan, Jumat (8/10).
Baca juga: Berharap Keberpihakan Pemerintah dalam Seleksi PPPK Tahap 2
Bentuk afirmasi lain yang P2G perjuangkan, yakni pemerintah harus meluluskan langsung bagi guru honorer K-2 yang menjadi peserta tes PPPK. Menginga, pengabdian mereka minimal 17 tahun, bahkan ada yang sampai 25 tahun.
"Guru Honorer eks K2 ini jumlahnya tidak banyak sekitar 121.954 orang. Guru Honorer K2 lah yang mestinya dijadikan prioritas kelulusan seleksi PPPK. Lulus langsung," imbuhnya.
Pihaknya tetap mengapresiasi upaya panselnas dalam memberikan afirmasi nilai 100% bagi guru honorer berusia minimal 50 tahun untuk kompetensi teknis. "Tetapi, kami meragukan pemberian skema afirmasi model ini berdampak signifikan terhadap tingginya kelulusan para honorer K2," pungkas Satriawan.(OL-11)
HABIB Idrus bin Salim Aljufri atau yang lebih dikenal sebagai Guru Tua kini resmi diakui sebagai WNI. Status WNI itu merupakan langkah menuju pengakuan sebagai Pahlawan Nasional semakin dekat.
Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil mengamankan dua oknum guru dari sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Agam
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
NELSON Mandela, seorang revolusioner anti-apartheid di Afrika Selatan, pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Prof Cecep Darmawan menilai program cleansing guru honorer sangat diskriminatif.
Peserta capim dan dewas KPK ) harus memiliki visi perbaikan untuk lembaga antirasuah tersebut.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Pansel menjadi penyaring utama untuk mendapatkan sepuluh calon pimpinan KPK yang akan diserahkan ke DPR.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi calon pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved