Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Ketenagekerjaan (Kemnaker) akan memperluas cakupan penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional . Hal itu dilakukan setelah koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan.
"Sisa anggaran BSU akan menyasar 1,79 juta pekerja. Anggaran yang diberikan Komite PEN untuk program BSU sebesar Rp8,7 Triliun untuk 8,78 juta pekerja terdampak pandemi covid-19," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan pers, Rabu (29/9).
Baca juga: Tersalurkan Rp9,4 Triliun, Kemnaker Bongkar Masalah BSU Pekerja
Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa realisasi dan progres program BSU sudah tersalur kepada 6,99 juta pekerja/buruh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,9 triliun. “Alhamdulillah per hari ini mengalami progress yang signifikan dari target 8,78 juta pekerja," imbuhnya.
Dia memerinci data calon penerima BSU yang diterima kemenaker sejumlah 8,50 juta calon penerima. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi bantuan sosial (bansos) atau menerima program bansos lain.
Baca juga: Asosiasi Desa Wisata Tolak Sertifikasi CHSE Berbayar
Menurutnya, data tersebut tidak memenuhi syarat penerima program BSU. "Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU," terang Indah.
Program BSU pada 2021 sedianya ditargetkan rampung dan tersalurkan kepada penerima hingga akhir Oktober mendatang. Adapun penerima harus memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.(OL-11)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved