Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai pendapat Komisi X DPR RI untuk melanjutkan pembelajaran tatap muka (PTM) meski terjadi klaster di 3 daerah sangat bagus karena mendukung pendidikan bangsa dan mencegah terjadinya learning loss.
Wakil Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan pendapat tersebut menandakan bahwa adanya keinginan dari komponen bangsa ini untuk relaksasi menyiapkan sebuah proses kegiatan pembelajaran tatap muka yang bermakna, informatif, implementatif, dan menyenangkan. Walau pun memang ada risiko pasti di beberapa sekolah terjadi klaster baru.
"Hemat kami kalau terjadi klaster baru di sekolah maka segera diselesaikan, antisipasi, dan diupayakan agar tidak melebar ke sekolah lain yang sedang menyelenggarakan PTM," kata Dudung saat dihubungi, Kamis (23/9).
Baca juga: DPR Minta Tunda Pengumuman Hasil PPPK dan Cara Penambahan Poin
Oleh karena itu 3T atau pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) sangat penting sekali agar tidak lagi tercipta klaster-klaster baru di sekolah maupun di masyarakat.
"Tracking dan pengecekan dilakukan agar tahu dari mana kalau pun terkena positif segera isolasi dan selesaikan. Jangan mencari siapa yang salah apa lagi menyalahkan sekolah," ungkapnya.
Karena kebijakan ini adalah yang dibangun pemerintah pusat, pemda, kabupaten/kota, serta provinsi yang bekerja sama dengan sekolah dan orang tua.
"Saya meyakini bahwa sekolah tidak terjadi klaster baru tapi namanya pada era seperti ini semua pasti bisa terjadi. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana meminimalisasi hal itu agar tidak terjadi lagi dengan melalui koordinasi dan komunikasi pemerintah pusat hingga daerah," katanya.
Kemudian langkah preventif selanjutnya ialah membangun sinergi agar tidak lagi terjadi klaster baru melalui edukasi di sekolah setiap siswa melalui guru dan orang tua sebagai role model. Bisa mengedukasi untuk membimbing dan mengarahkan anaknya terus protokol kesehatan selama PTM terbatas dilaksanakan.
"Saya meyakini kalau hal itu terus dijalankan akan minimal terjadi klaster baru di sekolah. Kalau pun terjadi kalau saya usul harus segera dilokalisir persoalan tersebut ditingkat sekolah masing-masing," jelasnya.
PGRI ingin dengan adanya PTM ini agar ada relaksasi terhindar dari learning loss apalagi loss generation. PGRI juga berharap semua unsur pendidikan guru, siswa, dan orang tua selamat dan mutu pendidikan segera bisa diperbaiki agar tetap stabil, bermutu, dan membaik.
"Ini semua merupakan langkah persiapan untuk PTN pascapandemi sehingga masyarakat bisa membiasakan pola hidup baru sampai proses pembelajaran tatap muka yang tidak hanya konvensional dan daring," pungkasnya. (H-3)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved