Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERSIAPAN pembelajaran tatap muka (PTM) seharusnya dipersiapkan secara matang. Sehingga, dapat menekan potensi terjadinya klaster baru covid-19.
"Evaluasi secara menyeluruh harus dilakukan terhadap penyelenggaraan PTM, yang menyebabkan klaster covid-19. Faktor keamanan bagi peserta didik dan tenaga pengajar harus dikedepankan," tegas Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan resmi, Kamis (23/9).
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat per 20 September, dari 46.500 sekolah penyelenggara PTM terdapat 2,8% atau 1.296 sekolah yang melaporkan klaster covid-19.
Baca juga: Ada Klaster Sekolah, DPR Minta PTM Tetap Berlanjut
Menurut Rerie, sapaan akrabnya, evaluasi menyeluruh harus dilaksanakan agar diketahui secara pasti masalah yang dihadapi sejumlah daerah dalam penyelenggaraan PTM. Dirinya tidak menampik bahwa PTM diharapkan menekan ancaman learning loss terhadap pelajar.
Namun, lanjut dia, jika kondisi sejumlah daerah belum siap menggelar PTM, sebaiknya jangan dipaksakan. Sebab, hal itu akan mengancam keselamatan peserta didik dan pengajar. Munculnya klaster PTM di sejumlah daerah kemungkinan disebabkan belum meratanya kesiapan penyelenggara pendidikan.
Baca juga: Ditemukan Klaster PTM, Wagub DKI Sebut Prokes PTM Sesuai SOP
Rerie pun menyayangkan terjadinya ribuan klaster baru covid-19. Pihaknya berharap ada langkah penghentian sementara PTM, menyusul kemunculan klaster baru covid-19. Tentunya diikuti upaya testing dan tracing yang masif untuk mencegah penyebaran virus korona lebih luas.
Penyelenggara pendidikan juga harus menyiapkan sistem yang bisa memastikan keamanan bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Sehingga, mereka tidak terpapar covid-19 dalam pelaksanaan PTM. Begitu juga dengan persyaratan vaksin covid-19, yang harus dipenuhi eserta didik dan tenaga pengajar.
"Kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan, harus terus ditingkatkan. Agar tetap bisa berkegiatan dan hidup berdampingan dengan covid-19 secara aman dan terkendali," pungkas Rerie.(RO/OL-11)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa varian omicron JN.1 saat ini sudah berstatus variant of interest
Pelanggan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan covid-19.
68 juta orang di Indonesia telah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga. Data itu termuat dalam laman covid19.go.id
Sebanyak 46.319 orang menerima booster kedua pada Rabu, (8/3). Total sebanyak 2.815.002 telah dilaporkan menerima vaksin covid-19 dosis yang ke-4.
Kemendikbud-Ristek memberikan diskresi penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi Covid-19 dalam aturan terbaru yang dirilis 29 Juli 2022.
Kemenkes mencatat per 22 Juli 2022 sebanyak 27 orang jemaah haji Indonesia terpapar covid-19 dan saat ini menjalani isolasi mandiri di daerahnya masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved