Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMANFAATAN aplikasi Peduli Lindungi dan sejumlah sarana pendukung lainnya dalam pengendalian penyebaran Covid-19 di tanah air harus dimaksimalkan.
"Selama ini pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi sekadar dimanfaatkan untuk skrining di sejumlah area kegiatan publik, diharapkan fungsi aplikasi tersebut bisa dimaksimalkan untuk pelacakan orang yang terindikasi terpapar covid-19 dalam rangka pengendalian penyebaran virus korona," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/9).
Ia mengatakan mengacu dari evaluasi penerapan aplikasi Peduli Lindungi di enam sektor kehidupan masyarakat, pemerintah menemukan fakta bahwa masih ada masyarakat yang bepergian kendati terkonfirmasi positif covid-19.
Bahkan, kata dia, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengaku aplikasi Peduli Lindungi pihaknya berhasil menjaring 1.625 kasus penderita covid-19 dan kontak erat masih berkeliaran, sebagian besar terdeteksi saat akan masuk mal.
Menurut Lestari, berdasarkan temuan tersebut aplikasi Peduli Lindungi bisa dimaksimalkan pemanfaatannya, sehingga bisa memperkuat upaya pelacakan penderita covid-19 dan kontak erat, dalam upaya meningkatkan pengendalian penyebaran virus korona.
Baca juga: Wagub: Maksud Pak Anies Holywings Ditutup Sampai PPKM Selesai
Pada fase tren jumlah kasus positif covid-19 menurun saat ini, Rerie sapaan akrab Lestari berpendapat, kehandalan perangkat pendukung dalam pengendalian covid-19 seperti aplikasi Peduli Lindungi harus ditingkatkan, baik dari sisi pemanfaatannya dan dari sisi keamanannya.
Semakin banyak orang yang mengakses aplikasi tersebut, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, semakin akurat juga upaya pemantauan yang dilakukan lewat aplikasi Peduli Lindungi. Hingga saat ini tercatat baru sekitar 20,9 juta orang dari 270 juta penduduk Indonesia yang mengunduh aplikasi tersebut.
Rerie berharap, pemanfaatan sejumlah sarana pendukung lainnya dalam upaya pengendalian covid-19 di tanah air juga terus ditingkatkan dalam proses membangun suatu norma baru dalam kehidupan keseharian masyarakat.
Berbagai upaya pengendalian dalam keseharian di era pascapandemi itu, menurut Rerie, merupakan tahapan yang harus dilalui dan memerlukan dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk menyukseskannya. (OL-4)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved