Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim diharapkan memberikan terobosan untuk terwujudnya pembelajaran pembelajaran tatap muka (PTM).
"Kami mendorong Kemendikbud-Ristek memprkarsai seluruh implementasi SKB 4 menteri secara maksimal," kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda Rakornas KPAI Persiapan PTM dan Program Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun Berbasis Sentra Sekolah," Senin (30/8).
Kendala SKB 4 menteri sendiri yakni belum terjadinya sinkronisasi kebijakan dan operasional terutama upaya nyata yang dilakukan Kemendikbud-Ristek.
Baca juga: Pernikahan-Kecanduan Gadget, Penyebab Anak Putus Sekolah di 2021
Syaiful menceritakan terdapat 12 pemerintah daerah (pemda) di kabupaten/ kota yang sudah masuk zona level 1,2, dan 3 tapi masih belum mengeluarkan izin PTM di sekolah.
"Tentu ini tidak bisa saling lempar di Komisi X DPR RI. Kemendikbud-Ristek harus turun langsung ke lapangan tanya ada kendala, peran, tanggungjawab apa supaya PTM ini bisa terlaksana," jelansya.
"Saya juga sampaikan ke Mas Menteri (Nadiem) kalau hanya 3 gubernur, 9 bupati Mas Menteri tinggal telepon kalau perlu datangi yang bersangkutan tanya apa yang jadi persoalan, duduk bersama, selesaikan hari itu juga apa yang jadi masalah dan hambatannya," tambahnya.
Adapun 12 Pemda yang dimaksud adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
Selanjutnya, Pemda yang turut melarang PTM terbatas ialah, Pemkot Serang, Pemkab Lampung Tengah, Tenggamus, Lampung Utara, Waykanan, Pesawaran, Tulung Bawang, dan Mesuji.
Syaiful menegaskan dalam menyudahi darurat pendidikan di masa pandemi dengan berbagai pertimbangan pembelajaran tata muka menjadi opsi yang paling baik. Pemerintah wajib menyelenggarakan PTM tanpa efek apa pun.
"Sudah terjadi darurat pendidikan, sehingga secepatnya dilakukan PTM dan PTM ini sekali lagi sifatnya masih sangat terbatas dan sekolah bisa memberikan opsi 2 hari dalam sepekan melakukan PTM selebihnya daring," pungkasnya. (H-3)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved