Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH diketahui menambah anggaran perlindungan sosial sebesar Rp55,21 triliun, yang dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi covid-19.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyaluran bansos dari pemerintah. Menurutnya, pemberian bansos penting untuk meringankan beban masyarakat di masa perpanjangan PPKM.
"TNI-Polri bersama stakeholder lain melakukan akselerasi penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak covid-19," ujar Listyo saat menggelar telekonferensi bersama jajaran Polri, Rabu (21/7).
Baca juga: BIN Kembali Lanjutkan Door To Door 3.000 Vaksin dan 3.000 Bansos
Dia pun memastika seluruh jajaran TNI-Polri, seperti babinsa dan bhabinkamtibas, telah melakukan pemetaan di wilayah masing-masing. Sehingga, penyaluran bansos covid-19 bisa tepat sasaran.
Penyaluran bansos covid-19 tidak hanya di wilayah yang menerapkan PPKM level 4, namun juga wilayah dengan PPKM level 3 dan PPKM mikro. "Bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui TNI-Polri, dipastikan tepat sasaran. Jajaran kami instruksikan melakukan pemetaan," imbuh Listyo.
Selain dari pemerintah, TNI-Polri juga bakal mengucurkan bansos ke masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Diketahui, sejak PPKM darurat mulai diterapkan, Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2,47 juta kg beras untuk masyarakat.
Baca juga: Selama PPKM-Libur Iduladha, Mobilitas Warga Turun Hingga 86%
"Terus bergerak pastikan masyarakat mendapatkan bansos di tengah pandemi covid-19. Polda jajaran bergerak cepat dalam penyaluran tersebut. Sehingga, ke depannya, tidak ada lagi di suatu wilayah yang warganya mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan," pungkasnya.
Dia juga mengingatkan warga agar jangan ragu atau sungkan melakukan komunikasi kepada aparat. Termasuk, meminta kembali bansos covid-19, jika akan habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Nantinya, petugas kepolisian akan mengirimkan bansos dari pemerintah maupun Polri. Warga juga bisa melapor jika ada tetangga yang belum mendapatkan bansos. "Lakukan pendistribusian bansos dan obat-obatan dengan metode proaktif dan reaktif, sehingga tepat sasaran," kata dia.(OL-11)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved