Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI IX DPR RI mempertanyakan kesiapan Pemerintah dalam penanganan stunting. Ketua Komisi IX, Felly Runtuwene hingga kini masih menunggu peraturan presiden mengenai program pengentasan stunting.
"Iya kami juga tanyakan hal tersebut dari waktu ke waktu, Kepala BKKBN juga menjajikan segera, itu kan menjadi landasan BKKBN dalam program ini," ungkapnya saat dihubungi, Media Indonesia.
Sebagai leading sektor dalam Program Pengentasan Stunting di Indonesia, Presiden Jokowi menunjuk Hasto Wardoyo, Kepala BKKKB menjadi ketua pelaksananya. Namun hingga kini, Perpres tersebut belum mencapai titik final.
"Pak Hasto bilang ada pasal-pasal yang belum dia setujui, pasal itu menggangu di internal BKKBN sendiri, jadi itu masih ada perapihan, kalau itu selesai mungkin segera keluar Perpresnya," ujar Felly. Menurut Felly penting bagi komisi IX DPR RI untuk mengetahui lebih lanjut isi Perpres tersebut.
"Setelah itu kita lihat juga sebetulnya BKKBN, sejauh mana memiliki peran, karena melaksanakan tugas diberikan oleh Presiden ini dengan keterlibatan 20 K/L terkait , ini tidak gampang," katanya.
Komisi IX, juga melihat adanya potensi ego sektoral dari 20 Kementerian /Lembaga terkait dalam program ini ke depannya. Oleh karenanya, perpres diminta lebih cepat selesai agar mengetahui lebih lanjut mengenai kewenangan BKKBN terhadap program ini.
"Persoalannya karena setiap K/L punya ego sektoral masing masing , itu mengapa perpres belum keluar, karena semua ingin mengambil peran program pengentasan Stunting di Indonesia," tutur Felly.
Terakhir, Felly berharap seluruh kementerian/Lembaga terkait dapat berkoordinasi dengan baik dengan BKKBN agar dapat cepat melaksanakan program ini. "Betul koordinasi dengan K/L terkait sangat dibutuhkan, jangan sampai saling menyandra antar K/L," ujar Anggota Fraksi partai NasDem tersebut.
Sebelumya, Pemerintah Indonesia menargetkan angka Stunting turun menjadi 14 persen di 2024, melalui penunjukan langsung oleh Presiden Jokowi dan menetapkan BKKBN menjadi leading sektor dalam program pengentasan stunting. (H-1)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (22/7) meneken Peraturan Presiden (Perpres) izin kelola tambang untuk ormas keagamaan
Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
HINGGA saat ini, setidaknya terdapat tiga Keputusan Presiden (Keppres) yang belum diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemindahan ibu kota Nusantara (IKN).
KEMENTERIAN PPPA tengah menyusun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring. Sampai dengan awal Juli ini, regulasi yang akan terbentuk dalam peraturan presiden itu masih dalam sinkronisasi.
DEPUTI Pengembangan Talenta Asosiasi Game Indonesia (AGI) Ibnu Raziq, di Jakarta, Sabtu, mengungkap dampak positif yang dirasakan pelaku industri gim
Ratusan warga nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
PEMERINTAH Kabupaten Lamongan berhasil membawa pulang penghargaan IBangga (Indeks pembangunan keluarga) award 2024 dari penilaian kegiatan tahun 2023.
INDEKS Pembangunan Keluarga (iBangga) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut kebahagiaan keluarga Indonesia berada pada level tangguh dengan skor 71,86.
Berdasarkan data, sekarang telah memasuki bonus demografi, dan berbagai persiapan perlu dilakukan agar saat generasi penerus ini bisa menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), ketentraman memiliki skor 59,79 (berkembang), kemandirian 52,49 (berkembang), dan kebahagiaan 71,86 (tangguh).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved