Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ARAB Saudi akan membatasi pendaftaran haji 2021 hanya bagi warga dan penduduk Saudi sehubungan dengan pandemi virus korona. Kementerian Kesehatan dan Haji menetapkan maksimal 60.000 peziarah akan diizinkan untuk melakukan haji tahun ini.
Jamaah haji harus divaksinasi lengkap atau yang mendapat satu dosis vaksin covid-19 setidaknya 14 hari sebelumnya, atau yang divaksinasi setelah sembuh dari infeksi virus korona.
“Mereka yang ingin melakukan haji harus bebas dari penyakit kronis dan sudah divaksinasi serta berusia antara 18 dan 65 tahun,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan Sabtu (12/6).
“Mengingat apa yang dialami seluruh dunia dengan pandemi virus korona dan munculnya varian baru, otoritas terkait terus memantau situasi kesehatan global,” tambahnya.
Saudi menturkan, keputusan ini didasarkan pada keinginan Kerajaan untuk memungkinkan para tamu dan pengunjung di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk melakukan ritual haji dan umrah. Di sisi lain, kerajaan juga mengutamakan kesehatan dan keselamatan manusia.
Tahun lalu, Arab Saudi mengurangi jumlah peziarah menjadi sekitar 1.000 warga dan penduduk untuk membantu mencegah penyebaran virus korona, setelah melarang umat Islam di luar negeri menjalani ibadah untuk pertama kalinya di zaman modern.
Dua pertiganya adalah penduduk dari 160 kebangsaan berbeda, yang biasanya menjalani haji. Sepertiganya adalah personel keamanan dan staf medis Saudi. Tahun ini ziarah diperkirakan akan dimulai pada pertengahan Juli.
Haji yang menjadi kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang berbadan sehat dan mampu, merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Saudi
Sebelum pandemi memberlakukan jarak sosial secara global, sekitar 2,5 juta peziarah biasa mengunjungi tempat-tempat paling suci Islam di Mekah dan Madinah untuk haji selama seminggu, dan umrah yang secara keseluruhan menghasilkan sekitar $ 12 miliar per tahun. tahun, menurut data resmi.
Jutaan jemaah haji dari seluruh dunia dikhawatirkan bisa menjadi penyebab utama penularan virus korona.
Arab Saudi sejauh ini telah mencatat lebih dari 463.000 infeksi covid-19, termasuk 7.536 kematian.
Kementerian kesehatan mengatakan telah memberikan lebih dari 15 juta dosis vaksin covid-19, di negara dengan populasi sekitar 34 juta tersebut.
Dalam relaksasi pembatasan virus korona Oktober lalu, Arab Saudi membuka Masjidil Haram untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan dan sebagian melanjutkan ziarah umrah.
Batas jemaah umrah adalah 20.000 sehari, dengan total 60.000 jemaah diizinkan untuk melakukan salat harian di masjid.
Umrah biasanya menarik jutaan Muslim dari seluruh dunia setiap tahun. Pihak berwenang mengatakan umrah akan diizinkan untuk kembali ke kapasitas penuh setelah ancaman pandemi mereda. (Aljazeera/Arabnews/OL-8)
PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 terus mendorong pimpinan DPR untuk segera merespon pansus agar bisa secepatnya menggelar rapat bersama pemerintah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
ADA anggapan Pansus Angket Haji tidak akan efektif bahkan gimik. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan anggapan tersebut wajar dan harus dihormati.
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Pansus Haji akan memanggil perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan haji.
ANGGOTA Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya membeberkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved