Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) siap membantu proses investigasi 'salah SMS' dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebut ada potensi gempabumi berkekuatan M8,5 dan berpotensi tsunami yang tersebar melalui saluran komunikasi SMS BMKG-Kominfo pada Kamis (27/5) sekitar pukul 10.36 WIB, .
Juru bicara Kominfo Dedy Permadi menyebut teknis SMS blast BMKG berkoordinasi langsung dengan operator seluler. Dimana Kominfo hanya memberikan izin antara BMKG dan operator seluler terkait.
"Kominfo itu memberikan izin SMS blast, memfasilitasi antara pihak yang akan melakukan SMS blast dan operator seluler. Sedangkan teknisnya, seperti saya sampaikan tadi, pihak yang memberikan SMS blast itu langsung berkoordinasi dengan operator seluler untuk menyebarkan konten mereka," kata Dedy di Jakarta..
Menurutnya sejuah ini Kominfo telah berkoordinasi dengan BMKG. Bahkan jika diperlukan akan terlibat dalam investigasi yang dilakukan BMKG. "Jika dalam perjalanannya ada gangguan, atau kesalahan, tentu kalau Kominfo diperlukan untuk proses investigasi, kami akan dukung. Tadi dari kasus ini muncul, tim kami dari Direktorat Pita Lebar juga berkoordinasi dengan BMKG," sebutnya.
Untuk mengetahui penyebab terjadi salah SMS, secara teknis sepenuhnya berada di BMKG. Selain itu BMKG juga berhak mengungkap penyebab salah SMS yang mengemparkan terkait potensi gempa ke publik tersebut.
"Tapi secara teknis itu ada di mereka (BMKG), bukan di Kominfo. Jadi, kalau mau tahu apa masalahnya, kesalahan servernya, atau apanya, saya nggak tahu ya, harus dicek. Itu nanti yang berhak menyampaikan kepada publik adalah BMKG, bukan Kominfo," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Seismologi Teknik Bambang Setyo Prayitno menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar, karena telah terjadi kesalahan pada sistem pengiriman informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang melalui kanal SMS. "BMKG dan Kominfo telah merespons secara cepat dengan melakukan klarifikasi terhadap sistem pengirim informasi yang salah tersebut, melalui saluran/kanal komunikasi yang sama, SMS BMKG-Kominfo," kata Bambang dalam keterangannya Kamis (27//5)
Dia menambahkan saat ini BMKG bersama Kominfo sedang melakukan penelusuran dan investigasi lebih mendalam terhadap penyebab kesalahan sistem SMS hingga tersebar informasi gempa berpotensi tsunami. "Masyarakat diimbau agar tetap tenang, karena hasil monitoring BMKG saat ini tidak terjadi gempa berkekuatan M8,5 di wilayah Indonesia, sehingga secara institusi BMKG tidak mengeluarkan Peringatan Dini Tsunami," pungkasnya.(H-1)
Getaran gempa terasa di semua wilayah di Kabupaten Kuningan.
Berdasarkan yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Kuningan dengan Skala Intensitas III MMI, di Ciamis
Wilayah Pantai Timur, Sarmi, Papua, diguncang gempa tektonik dengan kekuata 5,3 magnutudo, pada Rabu (24/7) pukul 07.22.09 WIB. Itu tidak berpotensi tsunami.
GEMPA bumi Magnitudo 5 mengguncang Kabupaten Kepulauan Mentawai dan juga dirasakan di Kota Padang, Sumatra Barat, pukul 10.50 Wib, Selasa (23/7/24).
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap gempa bumi 5,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Pantai Barat Sumatera, Pulau Nias Sumatera Utara
BPBD Sulawesi Utara memastikan tidak ada korban dan kerusakan usai diguncang gempa magnitudo 7.
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Ribuan anak terjebak transaksi judol yang kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Indonesia masih kekurangan tenaga kerja digital sebanyak 600 ribu orang setiap tahun hingga tahun 2030.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved