Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat untuk mematuhi larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Apalagi, seluruh wilayah perbatasan sudah dijaga aparat kepolisian bersama pemerintah daerah, yang juga dibantu masyarakat setempat.
"Kebijakan ini upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dari potensi penularan covid-19," ujar Wiku dalam keterangannya, Jumat (7/5).
Jika masyarakat masih nekat menerobos pintu penyekatan, petugas berhak memerintahkan masyarakat untuk putar balik. "Saya minta masyarakat jangan memaksakan diri untuk mencoba mudik," tegas Wiku.
Baca juga: TNI Tegaskan Tidak Kerahkan Tank untuk Menghalau Pemudik
Selain larangan mudik, pemerintah juga melarang kegiatan halalbihalal dan open house melalui Surat Edaran Mendagri No. 800/2794/SJ. Jajaran pemerintah daerah diharapkan menjalankan kebijakan tersebut selama masa Lebaran.
Kepala daerah juga diminta menindaklanjuti pelarangan kegiatan buka puasa bersama, jika terdapat partisipasi yang melebihi jumlah keluarga inti ditambah 5 orang. "Para kepala daerah harus menginstruksikan ASN di daerah, untuk tidak melaksanakan halalbihalal," paparnya.
Baca juga: Ada Penyekatan, Volume Kendaraan ke Jawa Turun 53%
Masyarakat pun kembali diingatkan terkait pelaksanaan ibadah puasa selama Ramadan dan salat ied yang merujuk Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021. Melalui edaran tersebut, masyarakat diminta memperhatikan zonasi wilayah tempat tinggal dalam menyelenggarakan ibadan Ramadan dan Idulfitri.
Masyarakat yang tinggal di zona merah dan oranye, sebaiknya ibadah dilakukan di rumah. Untuk zona kuning dan hijau, ibadah dapat dilaksanakan di masjid dengan mematuhi protokol kesehatan ketat. Termasuk, untuk pelaksanaan halalbihalal tatap muka, hanya diperuntukkan bagi keluarga inti.(OL-11)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
PELAKSANA Tugas (Plt) Kalemdiklat Polri, Irjen Andi Rian, membeberkan sejumlah hambatan krusial dalam upaya memutus siklus kekerasan di lingkungan pendidikan kepolisian, khususnya Akpol.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved