Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan dari sisi hulu dan hilir. Tulus menyatakan, dari sisi hulu, BPJS Kesehatan tidak hanya fokus pada sisi kuratif saja, tetapi juga sisi preventif dan promotif.
"BPJS Kesehatan secara aktif pro aktif melakukan kampanye hidup sehat pada peserta JKN dan seluruh masyarakat Indonesia," kata Tulus kepada Media Indonesia, Jumat (12/3).
Selain itu, ia menilai, dari sisi hulu perbaikan harus dilakukan BPJS Kesehatan dengan ikut mendorong terwujudnya regulasi dan kebijakan yang berdimensi untuk transformasi budaya hidup sehat. Adapun, terdapat sejumlah masukan perbaikan BPJS Kesehatan dari sisi hilir.
Baca juga: Pendidikan Vokasi di PTKI Sambut Tren Makanan dan Pariwisata Halal
Ia menilai, pemerintah harus meningkatkan indeks pelayanan, khususnya aspek infrastruktur, proses bisnis dan SDM.
"Melakukan digitalisasi pelayanan, baik di FKTP dan FKTR, untuk telemedicine/telekonsultasi, ujar Tulus.
Selain itu, pengoptimalan kerja sama dengan pemda, khsusunya dengan pemda yang rasio kepesertaanya masih rendah juga harus dioptimalkan demi terpenuhinya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Ia juga menilai, BPJS harus memangkas lamanya antrean di faskes/FKTR, dalam melakukan tindakan medis (skala besar)
"Hal yang harus diperbaiki di sisi hilir lainnya yakni mengintensifkan efisiensi, khususnya untuk menekan dugaan fraud, yang merugikan finansial BPJS Kesehatan. Selain itu, proses penanganan pengaduan yang cepat. Bisa dibackup dengan bulan pengaduan kosumen dan meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen, khususnya aspek product knowledge, untuk meningkatkan kepatuhan dan sense of belonging BPJS Kesehatan," beber Tulus.
"Pada akhirnya program JKN, dengan BPJS Kesehatan sebagai garda depan, adalah bentuk kehadiran negara. Diperlukan keberpihakan yang konkrit dan sinergis dari regulator, DPR, operator, pelaku usaha, dan masyarakat," pungkasnya. (H-3)
Metabolomik merupakan metode analisis komprehensif semua metabolit pada sampel yang berasal dari makhluk hidup.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
WAKIL Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian.
Bandara Ngurah Rai Bali kini semakin padat dengan arus penumpang yang terus meningkat.
MANTAN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terbukti telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
Pemerintah menyampaikan tanggapannya terhadap kejadian meninggalnya seorang warga Sinjai, Sulawesi Selatan, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinjai pada Kamis (4/7).
Terlepas dari kemajuan dalam sektor kesehatan, masalah over treatment atau perawatan berlebihan tetap menjadi isu signifikan di Indonesia.
Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.
Overtreatment menyebabkan pemborosan pada biaya layanan kesehatan hingga dapat merugikan pasien.
Pemkot Manado apresiasi Dewas BPJS Kesehatan atas tercapainya UHC
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan.
MENANGGAPI pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved