Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam Sholeh mengatakan sidang pleno Komisi Fatwa MUI terkait vaksin covid-19 akan dilaksanakan besok, Jumat (8/1).
"Insya Allah, sidang pleno Komisi Fatwa untuk pembahasan aspek syari tentang vaksin covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Tiongkok akan dilaksanakan pada Jumat 8 Januari 2020," kata Niam lewat pesan singkat Kamis (7/1).
Asrorun mengatakan sidang pleno Komisi Fatwa MUI soal vaksin corona akan digelar pukul 14.00 WIB secara langsung di kantor MUI.
"Terjadwal Jumat jam 14, offline dengan protokol kesehatan ketat," ucapnya.
Baca juga: Baru 3 Bulan Uji Coba Vaksin Sinovac, Bio Farma Sebut Itu Cukup
Seperti yang diketahui, vaksin virus corona Sinovac sampai saat ini belum ditetapkan kehalalannya. Tak hanya itu, izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization /UEA) pun belum diterbitkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Sejauh ini, BPOM masih menunggu laporan interim uji klinis fase III vaksin Sinovac dari tim riset Unpad di Bandung awal pekan ini.
Sebelumnya, Tim Riset Fakultas Kedokteran Unpad mengatakan pihaknya mengirim laporan interim uji klinis fase III ke BPOM pada pekan ini sekitar tanggal 8 Januari 2021. Selanjutnya, BPOM lah yang akan mengumumkan hasilnya, termasuk kajian keampuhan atau efikasi dan keamanan vaksin covid-19.(OL-5)
Berdasarkan riset, kehalalalan itu jadi utama, baru rasa, dan harga. Jika sudah ada sertifikat halal, rasanya enak, dan harganya terjangkau, konsumen akan makin banyak dan tidak sangsi lag
Program e-learning dirancang untuk memberikan pengetahuan tambahan di luar kompetensi dasar sebagai seorang penyelia halal, auditor halal, dan juru sembelih halal.
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berdampak terhambatnya proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil
Dengan menurunkan petugas ke lokasi pelaku usaha, ada beberapa kemudahan. Di antaranya, mereka mendapatkan informasi dan layanan sertifikasi halal secara langsung.
Sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Di Kalsel terdata 255.000 pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai bidang dan baru sekitar 8.000 yang sudah mengantongi sertifikat halal.
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.Â
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved