Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH akan menerbitkan skema vaksinasi covid-19 untuk masyarakat dalam 1-2 pekan ke depan. Hal itu diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pengadaan vaksin covid-19 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Kemudian, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin covid-19.
Serta, dilengkapi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6587/2020 tentang penugasan PT Bio Farma dalam pengadaan vaksin covid 19. Lalu, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin covid-19.
Baca juga: 1,2 Juta Dosis Vaksin Tiba, Presiden: Tunggu Arahan Petugas
Airlangga menjelaskan bahwa sejumlah beleid tersebut mengatur skema pelaksanaan vaksinasi. Dalam hal ini, vaksin program pemerintah yang disediakan secara gratis dan vaksin mandiri yang disediakan secara berbayar. Rincian ketentuan vaksinasi akan diterbitkan dalam dua pekan ke depan.
"Aturan rinci untuk kedua skema tersebut akan segera diterbitkan dalam 1-2 minggu ke depan. Dengan terus meningkatkan kedisiplinan protokol Kesehatan," jelas Airlangga melalui akun Youtube resmi Sekretariat Presiden, Minggu (6/12).
Diketahui, pesawat Garuda Indonesia yang membawa vaksin covid-19 tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (6/12) malam. Kedatangan vaksin itu disiarkan langsung melalui kanal Youtube.
Baca juga: 1,2 Juta Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia
Setelah pesawat jenis Boeing 777 300ER mendarat, satu per satu peti kemas berpendingin dengan tulisan Envirotainer yang memuat vaksin, dikeluarkan dengan hati-hati. Petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga semua kontainer bercorak putih turun dari pesawat.
Presiden Joko Widodo mengatakan 1,2 juta dosis vaksin yang baru tiba itu buatan Sinovac dari Beijing, Tiongkok. "Vaksin ini buatan Sinovac yang sudah kita uji klinis di Bandung sejak Agustus lalu," tutur Jokowi, sapaan akrabnya.
Pada awal Januari 2021, pemerintah akan menerima 1,8 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi. Selain itu, Sinovac juga akan mengirimkan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk curah pada Desember ini. Sebanyak 30 juta dosis akan menyusul pada Januari mendatang.(OL-11)
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat.
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) diminta untuk menyoroti isu terkait pengawet roti yang dianggap tidak sesuai standar.
Selama pemerintah terus mengakomodasi kepentingan industri dalam regulasi zat adiktif, maka sampai kapanpun upaya perlindungan kesehatan anak tidak akan pernah tercapai.
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DIREKTUR Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, menyebut bahwa Indonesia sudah sangat siap untuk menjadi pesaing di industri kendaraan listrik
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved