Pemerintah Kaji Kebijakan Penguatan Ekonomi Keluarga

PANDEMI yang sudah berlangsung sembilan bulan ini juga berdampak terhadap daya tahan ekonomi keluarga. Guna mengantisipasi hal itu, penguatan ekonomi keluarga menjadi perhatian serius pemerintah.

Pembahasan kebijakan penguatan ekonomi keluarga dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah.

Menurut Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kemenko PMK Marwan Syaukani, kondisi pandemi yang menyebabkan kesulit an ekonomi dapat berpotensi menimbulkan pertikaian di dalam keluarga. “Jadi, perlu strategi penguatan ekonomi, terutama bagi keluarga miskin,” ujarnya kemarin.

Beberapa strategi penguatan ekonomi tersebut di antaranya mengubah mindset, memberikan pendampingan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,
edukasi berkelanjutan, pengembangan produk, dan pelayanan pemasaran yang baik.

Penguatan ekonomi keluarga juga dilakukan kepada para calon pengantin. Hal itu sebagai upaya mengurangi kemiskinan laten untuk membentuk keluarga kuat, kampung kuat, bahkan hingga negara yang kuat.

“Kemiskinan laten yang cukup tinggi itu bisa menjadikan generasi dari keluarga miskin terancam menjadi keluarga yang juga miskin di masa mendatang,”
ujarnya.

Antisipasi terhadap penyebaran virus korona juga terus ditekankan di segala lini kehidupan, termasuk di bidang keolahragaan. Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan semua aktivitas masyarakat yang berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan boleh dilakukan, termasuk penyelenggaraan pertandingan liga sepak bola. Untuk diketahui, Liga Sepak Bola 2020 harus dihentikan sementara karena pandemi.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, dalam pelaksanaan liga tersebut, perlu adanya
kepatuhan dari seluruh kom ponen penyelenggara sepak bola atau seluruh yang terkait dengan sepak bola: federasi, klub, hingga suporter.

“Saat ini PSSI telah menyusun protokol kesehatan untuk pertandingan sepak bola dengan melibatkan ahli medis dan juga sudah menganggarkan biaya untuk swab test,” kata Wiku.

Terkait pemberian izin pertandingan sepak bola, menurutnya, perlu ada koordinasi lebih lanjut antara PSSI dan PT Liga Indonesia Baru selaku pelaksana dengan pihak kepolisian. (Ata/Fer/H-1)