Turunkan Stunting, Insentif Disiapkan

TARGET penurunan angka stunting di Indonesia harus terus digenjot agar dapat mencapai 14% pada 2024. Salah satu langkah yang ditempuh ialah menyiapkan insentif
kepada daerah yang sukses menurunkan angka stunting.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengungkapkan hal itu dalam Rapat
Virtual Mengukur Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan di Tahun 2020, Kamis (10/9).

Subandi menyampaikan, rencana insentif itu telah dimasukkan rancangan peraturan presiden (perpres) penurunan stunting. “Perpres itu nantinya akan mengoordinasikan
sumber daya yang ada sehingga intervensi terhadap indikator penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat,” bebernya.

Selain insentif, beberapa hal yang didorong dalam perpres nanti ialah dashboard untuk melihat capaian penurunan angka stunting di tiap-tiap daerah, pemanfaatan
dana desa, serta komitmen pejabat daerah.

Prevalensi stunting Indonesia pada 2018 sebesar 30,8% dan turun menjadi 27,67% pada 2019, tetapi masih jauh di atas standar WHO sebesar 20%. Untuk bisa
mencapai target 14% seperti yang diminta Presiden Joko Widodo, penurunan angka stunting harus di bawah 680 ribu anak.

“Saya berharap nanti langkahlangkah kita akan lebih konkret dan bisa betul-betul memenuhi target,” kata Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy, yang juga Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim percepatan penurunan stunting dengan Wakil Presiden  Ma’ruf Amin bertindak selaku Ketua Pengarah, dan
Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua. Sementara itu, pelaksana terdiri dari Menteri PPN/Kepala Bappenas dan anggota para menteri/kepala lembaga dari
22 kementerian/lembaga yang dibantu tim yang terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama. (Bay/H-2)