Perlu Sistem yang Efektif Atasi Fraud

FRAUD atau kecurangan masih menjadi salah satu sumber masalah dari defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Diperlukan sistem yang kuat untuk mengatasi masalah klasik tersebut. "Meski angka fraud BPJS Kesehatan di bawah 1%, ini jadi salah satu penyebab defisit dan harus diatasi," kata Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Murti Utami dalam lokakarya daring bertajuk Membangun Infrastruktur Pencegahan Kecurangan dalam Program JKN, kemarin.

Pemerintah, kata Murti, telah menyempurnakan berbagai regulasi untuk mencegah fraud. Di antaranya penerbitan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi Permenkes 36 Tahun 2015 tentang pencegahan fraud.

Selain itu, pemerintah juga telah membentuk tim pencegahan fraud yang terdiri dari unsur pemerintahan, BPJS Kesehatan, dan berbagai stakeholders terkait. "Tapi ini masih belum optimal karena masih lemahnya komitmen pimpinan daerah," ujarnya.

Inspektur I Kemenkes Edward Harefa menambahkan, fraud dapat berpotensi terjadi dari berbagai lingkup, mulai peserta, fasilitas layanan kesehatan, hingga petugas BPJS.

Hasil audit sejumlah kecurangan yang ditemukan sebanyak 898 rumah sakit mengajukan pembayaran kelas lebih tinggi dan diperkirakan kerugiannya mencapai Rp6 triliun. Selain itu, 5%-10% pembayaran perawatan yang tidak perlu menimbulkan kerugian mencapai Rp10 triliun.

Selanjutnya, 25.326 perusahaan memanipulasi data upah karyawannya hingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap BPJS Kesehatan sebesar Rp6,19 triliun. (Ata/H-1)