Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA saat ini tengah berbenah menyongsong era baru Indonesia Emas 2045 dan memasuki digitalisasi birokrasi. Jika Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mempersiapkan diri dengan baik dan matang dalam menyambut era ini, bangsa Indonesia akan berada di jajaran terdepan bersama dengan negara maju lainnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat me- launching Platform ASN Unggul pada Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun ke-63 LAN, di Kantor LAN Jalan Veteran 10 Jakarta Pusat, Kamis (6/8).
Lebih lanjut Adi Suryanto menyampaikan, menyadari peran strategis ASN tersebut, dan menyikapi pandemi Covid-19 yang sebelumnya tidak diperhitungkan sama sekali, maka LAN mengembangkan berbagai strategi dan metode pelatihan yang lebih fleksibel.
Namun LAN juga mengembangkan strategi dan metode yang efektif dan efisien untuk mewadahi penyelenggaraan kebutuhan pelatihan ASN serta dapat menghilangkan kendala jarak, waktu, dan anggaran.
“Kita menyadari bersama bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara optimal akan dapat mendukung strategi pelatihan secara digital. Untuk itu, sejak tahun 2019 LAN telah mengembangkan platform e-learning yaitu 'ASN Unggul' yang beralamatkan asn-unggul.lan.go.id,” tambahnya.
Berkat adanya platform ASN Unggul ini, maka meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan jarak fisik dan sosial, kegiatan pelatihan ASN tetap dapat berlangsung secara online dan jarak jauh (distance learning).
Bahkan di era New Normal nantinya, pelatihan secara online seperti ini, tetap akan didorong karena terbukti sangat diminati pada satu sisi dan pada sisi lain bisa menghemat anggaran dan resource lainnya secara signifikan.
“Saya berharap ke depan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, platform ASN Unggul ini dapat bermetamorfosa menjadi sebuah learning management system bagi ASN secara nasional, untuk kemudian mampu mencetak ASN profesional yang akan melahirkan Birokrasi Kelas Dunia dan mengantarkan perwujudan Indonesia Emas 2045,” tutup Adi Suryanto.
Kepala Biro Hukum dan Humas LAN, Tri Atmojo Sejati, menambahkan bahwa platform ASN Unggul merupakan wujud komitmen LAN sebagai instansi pembina pelatihan untuk mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan pelatihan ASN secara digital, yang pastinya sangat dibutuhkan, terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
"Pelatihan ASN tidak boleh berhenti karena pandemi, untuk itu platform ASN Unggul ini bisa menjadi salah satu solusi inovasinya," tambah Tri Atmojo. (OL-09)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menilai Presiden Joko Widodo telah membajak lembaga negara dan menyalahgunakan sumber daya negara dalam Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved