Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Lembaga Pendidikan Maarif Nahdatul Ulama ( LP Maarif NU) memilih untuk mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak ( POP) Kemendikbud.
"Meski kami tidak ikut POP, kami tetap melaksanakan program penggerak secara mandiri sebagaimana.Sesuai arahan dari Ketua Umum PBNU dan Ketua Bidang Pendidikan, agar kami mundur dari POP dan fokus pada pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah yang kami gelar, " kata Kepala LP Maarif KH Arifin Junaidi melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/7)
Arifin Junaidi mengutarakan latar belakang keikutkertaan LP Maarif dalam pengajuan proposal POP yang dinilai terburu buru dan terkesan dipaksakan.
"Sejak awal program ini aneh ,yakni kami ditelpon untuk ajukan proposal dua hari sebelum penutupan, kami nyatakan tidak bisa bikin proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat. Tapi kami diminta untuk ajukan saja, syaratnya menyusul," ungkapnya.
Berikutnya pada 5 Maret 2020 lewat website dinyatakan proposal LP Maarif ditolak.
"Kami dihubungi lagi untuk melengkapi syarat dengan badan hukum sendiri bukan badan hukum NU, kami menolak dan kami jelaskan badan hukum kami NU. Kami diminta surat kuasa dari PBNU, kamipun menolak karena sesuai AD/ART tidak perlu surat kuasa. Kami terus didesak, akhirnya kami minta surat kuasa dan memasukkannya di detik terakhir," paparnya.
Berikutnya, lanjut Arifin Junaidi pihaknya dihubungi guna mengikuti rapat koordinasi. "Saya tanya rakor tentang apa dijawab rakor POP, saya jawab belum dapat SK penetapan penerima POP dan undangan. Selanjutnya dari sumber lain kami dapat daftar penerima POP, ternyata banyak sekali organisasi atau yayasan yang tidak jelas ditetapkan sebagai penerima POP, " ungkapnya
Dikatakan saat ini LP Ma'arif NU PBNU sedang fokus menangani pelatihan kepala sekolah ( kepsek). dan kepala madrasah (kamad) sebanyak 15% dari total sekolah/madrasah sekitar 21.000 kepsek dan kamad yang mengikuti pelatihan harus melatih guru-guru pada satuan pendidikan di lingkungan sekitarnya. (OL-8).
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
Menurutnya ini bukan sekadar teladan yang tidak hanya berlaku bagi kalangan anak muda NU sebagai generasi penerus.
Arah pemilihan Rais Aam melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) saat ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan para aktor utama di posisi Ketua Umum.
Gus Lilur merasa prihatin jika tradisi besar seperti pesantren dan bahtsul masail terpinggirkan oleh kepentingan elektoral.
Oleh karena itu, penguatan relasi NU dan NKRI membutuhkan agenda strategis yang melampaui retorika. Digitalisasi dakwah moderat ialah kebutuhan mutlak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved