Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memberi kelonggaran terhadap masyarakat yang ingin membeli baju baru dan barang-barang kebutuhan untuk merayakan Idulfitri kendari
Yurianto menyadari bahwa pergerakan masyarakat tidak serta merta dapat dihentikan secara total. Apalagi berbelanja menjelang hari raya merupakan tradisi masyarakat Indonesia.
Kendati demikian, Yuri menegaskan warga harus tetap menaati rangkaian protokol kesehatan sesuai imbauan pemerintah.
"Tidak ada larangan membeli baju yang baru, tidak ada larangan untuk ke pasar, namun tetap dengan etika sesuai protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun adalah cara yang paling bijak," Kata Yuri melalui konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (22/5).
Namun, untuk tradisi lainnya seperti bertamu ke rumah saudara secara fisik dan mudik, ia menyarankan untuk tak dilakukan. "Mari kita lindungi keluarga dengan membiasakan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam semua aspek kehidupan," tegasnya.
Yuri menyebut pemerintah telah mengevaluasi mobilitas warga dalam beberapa pekan terakhir. Ia menyadari pergerakan warga yang menjadi faktor utama di dalam penyebaran penyakit tidak serta merta dapat dihentikan, hal itu disebabkan dorongan produktivitas masyarakat.
"Pergerakan sosial, aktivitas sosial keluar rumah, berada di lingkungan, berada di pasar, berada di tempat-tempat pertumbuhan ekonomi misalnya, kemudian melintas batas antar pemerintahan, ini menjadi sesuatu yang tidak mungkin dicegah sepenuhnya," terangnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk saling peduli dan menjaga diri serta keluarga masing-masing. Setiap warga harus memiliki kesadaran proteksi kesehatan dalam rangka menjalani tatanan hidup yang baru di tengah pandemi korona. (OL-8).
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi sebuah keharusan warga untuk patuh terhadap kebijakan tersebut.
Disnaker DKI Jakarta menutup sementara delapan perusahaan pada hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan.
Kendati demikian, Polda Metro Jaya tetap mengedepankan Satpol PP DKI untuk melakukan penindakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pentunjuk teknis terkait penindakan di lapangan.
Satpol PP DKI Jakarta sudah mulai melakukan penerapan denda progresif bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Jumlah tersebut meningkat dibanding catatan data terakhir pada 3 September 2020 lalu yakni 139.201 orang tak menggunakan masker.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut Jakarta sudah dalam kondisi yang darurat. Dia menyarankan Gubernur DKI untuk meminta bantuan TNI dan Polri dalam pengawasan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved