Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik meminta seluruh jajaran Kemendagri untuk bersinergi bersama masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi Inspektur Upacara di Halaman Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1).
"Kami ingatkan, saat ini, musim hujan. Tentunya penting bagi kita sebagai mahluk sosial untuk bersinergi bersama tetangga-tetangga, juga masyarakat, lingkungan sosial kita untuk mengantisipasi berbagai dampak yang terjadi," kata Akmal.
Baca juga: KLHK Gelar Investigasi Penambangan Liar Penyebab Banjir
Akmal juga meminta jajaran Kemendagri untuk mempersiapkan diri agar bencana tidak menimpa lingkungan serta masyarakat sekitar.
"Kita juga melihat di media, bagaimana kejadian bencana luar biasa, dan tentunya kita harus mempersiapkan langkah-langkah agar bencana tidak menimpa diri kita, keluarga, serta masyarakat sekitar kita," ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri juga telah mengeluarkan surat edaran kepada Kepala Daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana di musim penghujan dengan melakukan langkah-langkah strategis.
Hal itu dimaksudkan agar setiap daerah dapat mengantisipasi dengan baik potensi bencana di daerahnya, serta melakukan penanganan yang tepat manakala terjadi bencana. (OL-2)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved