Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PIMPINAN MPR RI bertemu dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-saud di Kompleks Kerajaan Arab Saudi, Senin (23/12). Pertemuan itu salah satunya membahas soal ibadah haji bagi jamaah Indonesia.
Delegasi Indonesia yang hadir di pertemuan itu ialah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid, Syarif Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Jazilul fawaid, Fadel Muhamad, dan Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani meminta tambahan kuota haji jamaah Indonesia sebesar satu persen.
Sehingga apabila disetujui, kuota jamaah haji Indonesia akan meningkat, dari semula sebanyak 231.000 orang menjadi 250.000 orang.
Baca juga : PPIH Usut Penurunan Status Hotel Haji Khusus
"Alhamdulillah permintaan kami diterima dengan baik, pihak kerajaan mempertimbangkan permintaan tersebut," ungkap Ahmad Muzani dalam siaran tertulis pada Selasa (24/12).
Selain itu, Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud atau akrab dikenal Raja Salman itu diungkapkannya berjanji akan meningkatkan pelayanan haji dan umroh.
Peningkatan pelayanan khususnya akan diberikan kepada jamaah haji Indonesia.
"Kerajaan Saudi Arabia berjanji akan meningkatkan pelayanan haji dan umroh kepada warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dan umroh. Tentunya ini sangat baik," ungkap Muzani yang menegaskan bahwa Arab Saudi merupakan mitra strategis Indonesia. (RO/OL-7)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved