Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT pendidikan Najeela Shihab menilai kondisi sistem pendidikan Indonesia sedang dalam kondisi gawat darurat karena banyak masalah yang menumpuk. Dia menuturkan, jika dirinci ada tiga isu yang menjadi masalah utama bagi pendidikan di Indonesia.
"Pertama akses, masih banyak sekali kesulitan akses, masih banyak anak yang sebetulnya putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang harusnya mereka dapatkan," kata Najeela saat ditemui usai acara diskusi panel Integrasi, Kolaborasi, dan Inovasi Pendidikan Indonesia di kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11).
Kedua, masalah kualitas. Menurutnya, anak-anak yang bersekolah pun belum tentu mendapatkan kualitas pembelajaran sebagaimana seharusnya. Sedangkan ketiga yakni masalah kesenjangan.
"Di Semua Murid Semua Guru, pada saat kita bicara integrasi fisik kita ingin pemerataan pendidikan. Jadi itu tiga topik besar, diakses kualitas dan kesenjangan," ungkapnya.
Baca juga: Sistem Pendidikan Harus Fleksibel
Najeela mengaku saat ini ikut membantu Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menjadi bagian dari tim di pusat studi pendidikan dan kebijakan untuk mengkaji sistem pendidikan. Dia mengungkapkan ketiga masalah tersebut juga menjadi bahasan dalam proses pengkajian yang sedang dilakukan oleh Kemendikbud.
"Kalau misal kita bicara kebijakan pendidikan nasional, mestinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu pada akhirnya bisa menyelesaikan tiga masalah itu. Sayang sekali kalau misalnya selama puluhan tahun mungkin yang terlihat perkembangan nyatanya hanya di akses, lebih banyak angka partisipasi murid-murid yang ada di sekolah tapi sebetulnya secara kualitas kalau kita lihat hasilnya betul-betul masih jauh dari yang diharapkan. Kemudian secara kesenjangan juga makin lama makin lebar," tuturnya.
Saat ditanya lebih lanjut terkait isu UN akan dihapuskan, Najeela memilih tidak berkomentar.
"Kami sedang ikut mengkaji, sedang ikut merencanakan, jadi maaf saya belum bisa ikut komentar," pungkasnya.(OL-5)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved