Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Juliari P Batubara mengaku berdasarkan data warga prasejahtera yang dikelola oleh Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari sekitar 98,7 juta jiwa, terdapat 30 juta warga yang belum jelas nomor induk kependudukan (NIK)-nya.
Juliari mengatakan, data ini harus dipadankan dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kadang-kadang ada NIK yang memang nggak ada. Ada juga misalnya NIK-nya namanya si A dicek ke lapangan ternyata si B yang punya NIK-nya, jadi ini yang harus dipadankan dengan Kemendagri sehingga semua data terpadu kesejahteraan sosial yang kami miliki semua ada NIK-nya," kata Juliari saat ditemudi di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Senin (11/11).
Baca juga: Kurangi Sampah Impor lewat Pembangunan Sistem Daur Ulang
Juliari menambahkan, dari 30 juta warga yang belum jelas NIK-nya tersebut, tidak menutup kemungkinan mereka sudah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, Kemensos terus berupaya menyelesaikan proses cleansing data yang ditargetkan dapat rampung akhir tahun ini. Sehingga pada 2020 nanti data yang ada sudah sesuai dengan Dukcapil.
"Kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa semakin memuktakhirkan (data) karena memang arahannya semua yang ada di data terpadu kami harus berbasis NIK. Itu memang harapan juga semua pihak untuk memastikan bansos-bansos yang diberikan oleh negara benar-benar sudah tepat sasaran," tandasnya. (OL-1)
BPJS Kesehatan tunjuk Raffi Ahmad sebagai Duta Kehormatan untuk tingkatkan kesadaran JKN dan pola hidup sehat di kalangan generasi muda Indonesia.
BPJS Kesehatan sebut jumlah persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) menunjukkan tren tinggi dalam lima tahun terakhir
Data BPJS Kesehatan 2021-2025 menunjukkan lonjakan kasus kanker payudara hingga 860 ribu kasus. Simak pentingnya deteksi dini dan layanan JKN bagi perempuan.
Hasil skrining BPJS Kesehatan menunjukkan adanya 14,4 juta peserta berisiko kanker serviks
Kegiatan BPJS Menyapa dilakukan melalui kunjungan langsung kepada peserta dan pemangku kepentingan untuk memperoleh umpan balik atas layanan JKN
Charles Honoris, mengusulkan agar pemerintah menggratiskan seluruh iuran BPJS Kesehatan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved