Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KUOTA haji tambahan sebesar 10 ribu dibagi secara proporsional per provinsi. Selanjutnya, peruntukan kuota di provinsi dibagi tiga, yakni 50% untuk calon jemaah dalam antrean Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), 25% untuk calon jemaah berusia 75 tahun ke atas (kaum lansia), dan 25% untuk pendamping kaum lansia.
Baca Juga : Rasio Petugas Haji dan Jamaah Haji belum Ideal
"Jemaah lansia harus menjadi prioritas. Kanwil dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) diminta proaktif jemput bola, khususnya memberitahu kepada calon jemaah haji lansia yang mayoritas berada di daerah pedalaman dan terpencil," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag, Mastuki, Sabtu (27/4), mengutip hasil rapat di Kemenag, Jumat (26/4). (Bay/H-2)
PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 terus mendorong pimpinan DPR untuk segera merespon pansus agar bisa secepatnya menggelar rapat bersama pemerintah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
ADA anggapan Pansus Angket Haji tidak akan efektif bahkan gimik. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan anggapan tersebut wajar dan harus dihormati.
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Pansus Haji akan memanggil perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan haji.
ANGGOTA Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya membeberkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved