NEWSTICKER

Kemenag Daerah Diminta Jemput Jemaah Lansia

29/4/2019 09:35

KUOTA haji tambahan sebesar 10 ribu dibagi secara proporsional per provinsi. Selanjutnya, peruntukan kuota di provinsi dibagi tiga, yakni 50% untuk calon jemaah dalam antrean Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), 25% untuk calon jemaah berusia 75 tahun ke atas (kaum lansia), dan 25% untuk pendamping kaum lansia.

"Jemaah lansia harus menjadi prioritas. Kanwil dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) diminta proaktif jemput bola, khususnya memberitahu kepada calon jemaah haji lansia yang mayoritas berada di daerah pedalaman dan terpencil," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag, Mastuki, Sabtu (27/4), mengutip hasil rapat di Kemenag, Jumat (26/4). (Bay/H-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : PKL

Berita Lainnya

KPK Cegah Bos Maktour dan Kesthuri ke Luar Negeri Terkait Korupsi Haji
25/4/2026 18:22
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Antrean Haji Nabire Capai 28 Tahun, Ini Penyebab dan Dampaknya!
12/4/2026 17:24
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
Pemerintah Godok Skema Haji tanpa Antre
09/4/2026 14:53
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
KPK Dalami Mekanisme Jatah Kuota Haji Tambahan lewat Biro Travel
08/4/2026 12:12
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
5 Saksi Baru Kasus Kuota Haji Diperiksa KPK
07/4/2026 14:34
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
KPK Kantongi Bukti Pertemuan Asosiasi Haji Terkait Skandal Kuota
01/4/2026 11:10
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.