Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pemerintah akan membagi tambahan 10 ribu kuota jemaah haji secara proporsional untuk seluruh provinsi di Indonesia. Kuota itu diprioritaskan kepada para manula dan pendamping.
Lukman Hakim berjanji akan berusaha maksimal merealisasikan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala pendukungnya untuk mengeksekusi tambahan 10 ribu kuota haji itu. Tambahan kuota haji diberikan pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat Presiden Joko Widodo menuaikan ibadah umrah sebelum pemungutan suara Pemilu 2019. Dengan tambahan itu, tahun ini Indonesia mendapat jatah 231 ribu jemaah.
‘’Pada dasarnya, kami di Kementerian Agama akan berusaha merealisasikan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk tambahan 10 ribu kuota jemaah haji kita,’’ kata Lukman Hakim di laman resmi Sekretariat Kabinet, dua hari lalu.
Konsekuensinya, lanjut Menag, perlu ada tambahan anggaran. Begitu pula dengan petugas untuk melayani mereka. ‘’Jadi, ini yang nanti sebagian akan didapatkan dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebagian juga dari efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan terakhir tentu dari APBN, khususnya untuk membiayai petugas-petugas tambahan.’’
Lukman Hakim belum bisa memastikan berapa tambahan anggaran yang diperlukan karena masih harus dirapatkan dengan DPR, Selasa (23/4) nanti. Soal penambahan kuota jemaah haji juga sudah dibahas dalam rapat kabinet terbatas.
Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj mendorong Kemenag merealisasikan tambahan kuota itu tahun ini agar dapat mengurai antrean panjang haji. Ia setuju kuota diprioritaskan untuk calon haji manula dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keterlindungan jemaah.
“Sangat disayangkan bila tambahan kuota ini dilewatkan sebab bisa saja pada tahun yang akan datang kebijakan Arab Saudi berbeda. Tentu saja akan banyak tantangan dan penyesuaian, di antaranya menyangkut penambahan jadwal penerbangan, pemesanan hotel, ketersediaan catering, armada bus, dan sebagainya,” ujar Mustolih. (Dhk/Ind/X-8)
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved