Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BASIS data kependudukan yang telah dikumpulkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan pelayanan perusahaan-perusahaan dan badan-badan layanan umum.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan menjadi satu lembaga yang tengah berencana menerapkan secara penuh manfaat basis data kependudukan. Badan Layanan Umum itu pada tahun ini akan menerapkan sistem pembacaan KTP elektronik dalam pelayanan pengajuan klaim.
Baca juga: Sistem Pembaca e-KTP akan Digunakan di Seluruh Kantor Cabang BPJS
"Ini merupakan terobosan, lompatan paradigma, dari yang semula manual, paper, menjadi paperless. Kalau mau mengajukan klaim, tidak perlu bawa berkas banyak, cukup bawa KTP dan sidik jari, sudah bisa. Karena semua data penduduk itu sudah tersimpan di data kami, kenapa tidak digunakan," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis (28/3).
Untuk menjaga data penduduk tidak bocor dan digunakan secara tidak bertanggung jawab, ia mengatakan pihaknya telah memasang pengamanan berlapis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
"Kami gunakan firewall berlapis-lapis. Ada virtual private network, kami pakai jalan sendiri untuk menyalurkan itu tidak sama jaringannya dengan internet publik. Tentu hacker ada yang mencoba membobol, tapi kami bisa atasi itu," tuturnya. (OL-6)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved