Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANTRIAN berangkat haji di beberapa negara ASEAN sangat panjang. Bahkan, di Malaysia dan Singapura bisa mencapai 120 dan 34 tahun.
Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Djumali menyampaikan hal itu, seusai menghadiri pertemuan para Konsul Haji Negara ASEAN dan Sri Langka, di Jeddah, Selasa (27/8).
“Antrian berangkat haji Malaysia itu sampai 120 tahun. Kalau di Singapura mencapai 34 tahun,” kata Endang Djumali.
Menurut dia, untuk Indonesia, rata-rata, lama antrian berangkat hajinya pada kisaran 20 tahun.
Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) per Selasa (27/8) mencatat, antrian haji paling pendek adalah 9 tahun atau keberangkatan tahun 2028 di tiga kabupaten Yakni, Landak (Kalbar), Buru Selatan (Maluku), dan Kepulauan Sula (Maluku Utara).
Sedangkan antrian terpanjang adalah 41 tahun atau keberangkatan tahun 2060 di Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Baca juga : September 2019, Forum Haji ASEAN Dibentuk
Endang Djumali menyebutkan, Indonesia merupakan negara dengan kuota jemaah haji terbesar di dunia, yaitu: 231.000. Jemaah haji Indonesia terbagi sampai 529 kelompok terbang pada fase pemberangkatan ke Tanah Suci dan pemulangan ke Tanah Air.
Dan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (BPIH) pada kisaran 2.500 dolar Amerika Serikat.
“Dalam penyelenggaraan ibadah haji 144 0H, Indonesia melibatkan total 4.200 petugas,” katanya lagi.
Kuota terbanyak kedua di antara negara-negara ASEAN adalah Malaysia. Tahun ini, Malaysia mendapat 33.000 kuota.
Menurut Endang, jemaah Malaysia diterbangkan ke Arab Saudi dengan 69 penerbangan. Total ada 700 petugas yang terlibat dan rata-rata BPIH Malaysia 2.500 dolar AS.
Sementara, negara dengan urutan kuota ketiga terbesar di ASEAN adalah Thailand. Tahun ini, negeri Pagoda ini mendapat 8.500 kuota yang dibawa dalam 58 penerbangan.
BPIH Thailand sebesar 180.000 bath atau sekitar 5 888 dolar AS. Total ada 130 petugas asal Thailand dan 50 petugas lokal yang dilibatkan dalam penyelenggaraan haji 1440 H.
“Antrian di Thailand sangat pendek, hanya 1 tahun,” kata dia.
Dan untuk Singapura, lanjut Endang, kuota haji tahun ini berjumlah 1.500 orang, dibawa dengan 40 penerbangan. Jemaah Singapura harus membayar BPIH pada kisaran 8.000-13.000 dolar AS. Adapun petugas yang terlibat untuk tahun 2019 ini berjumlah 100 orang.
Selanjutnya, Brunei Darussalam menjadi negara ASEAN pada urutan jumlah kuota berikutnya, yaitu hanya 1.000 orang. Jemaah Brunei cukup dibawa dengan 4 penerbangan ke Tanah Suci dan saat pulang. BPIH Brunei sebesar 4.000 dolar AS dengan lama antrian 3 tahun.
“Brunei melibatkan 35 petugas dalam gelaran haji tahun ini,” kata Endang.
Sementara itu, Sri Langka mendapat 4.000 kuota. Jemaahnya diterbangkan dengan 100 penerbangan. BPIH Sri Langka rata-rata 7.000 rupee. Pada musim haji tahun ini, Sri Langka melibatkan 150 petugas.
“Antrian jemaah cukup pendek, hanya 1 tahun,” tegas Endang Djumali lagi. (OL-7)
PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 terus mendorong pimpinan DPR untuk segera merespon pansus agar bisa secepatnya menggelar rapat bersama pemerintah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
ADA anggapan Pansus Angket Haji tidak akan efektif bahkan gimik. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan anggapan tersebut wajar dan harus dihormati.
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Pansus Haji akan memanggil perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan haji.
ANGGOTA Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya membeberkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji
KEMENTERIAN Agama menggelar rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1440H/2019 M, di Jakarta, 8 - 10 Oktober
Ketiga jemaah haji itu diperbolehkan pulang atas rekomendasi Medif (Medical Informatian Form) dan dinilai layak terbang
KEBERHASILAN sistem penempatan jemaah haji yang diterapkan pada penyelenggaraan haji 2019 menjadi alasan pemerintah untuk mempertahankan sistem tersebut pada penyelenggaraan haji
“Kemenag akan melakukan pertemuan dengan kementerian terkait, seperti kemenlu, kemenaker, kementerian pariwisata, imigrasi, untuk membuat regulasi."
Jemaah haji Indonesia yang terakhir mendapatkan Eyab, sesuai data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) adalah embarkasi SUB (Surabaya) 84, SUB 85 serta Jakarta (JKG) 65.
Jemaah haji kloter 15 Embarkasi Balikpapan (BPN-15) menjadi yang terakhir kembali ke Tanah Air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved