Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RATUSAN rumah berukuran mungil berjejer rapi menapak di punggung perbukitan di kaki Gunung Geulis Cimanggung, Sumedang Jawa Barat. Rumah yang dicat warna-warni dengan tipe 27/60 tersebut merupakan salah satu rumah subsidi, bagian dari program sejuta rumah yang lagi gencar-gencarnya digalakkan pemerintah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyatakan hingga akhir Oktober 2020, pelaksanaan program sejuta rumah di lapangan terus berjalan saat pandemi dan mencapai 601.637 rumah.
"Kami tetap optimistis program sejuta rumah terlaksana dengan baik meskipun di masa pandemi covid-19 ini. Hingga triwulan III 2020 ini, tepatnya per 31 Oktober 2020, capaian program sejuta rumah telah mencapai angka 601.637 unit," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PU-Pera, Khalawi Abdul Hamid.
Pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap kepemilikan rumah oleh masyarakat karena rumah bukan sekadar tempat berteduh. Rumah mempunyai peran yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas. Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Habitat Dunia Tahun 2020 menyatakan rumah ialah kebutuhan dasar orang di seluruh dunia.
Ia juga mengingatkan rumah akan memperkuat keluarga sebagai pilar utama kekuatan bangsa dan rumah merupakan benteng pertahanan pertama melawan berbagai risiko kesehatan, termasuk pandemi covid-19.
Untuk mereka yang berpenghasilan besar, rumah bukan masalah. Namun, untuk mereka yang berpenghasilan pas-pasan, memiliki rumah merupakan perjuangan yang tiada akhir.
Di sinilah peran pemerintah diperlukan untuk hadir membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah impian seperti yang diamanatkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Saat ini Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat di bidang perumahan, di antaranya pertumbuhan kebutuhan rumah melalui pertambahan keluarga muda baru sebesar 700 ribu hingga 800 ribu unit per tahun. Tantangan inilah yang coba dijawab pemerintah dengan mencanangkan program pembangunan sejuta rumah sejak 2015.
Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan dan peningkatan kolaborasi antara semua stakeholders perumahan untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat.
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
Kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap program pemerintahan mendatang.
Fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah bagi MBR rupanya sudah ada sejak lama misalnya FLPP, lalu apa bedanya dengan Tapera
Direktur Ekonomi Digital dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Nailul Huda berpendapat bahwa kontribusi iuran Tapera mungkin belum cukup efektif dalam mengatasi
Refocusing dilakukan dengan mengalihkan anggaran yang kegiatannya dapat ditunda dan digunakan untuk penanganan pagebluk oleh masing-masing instansi.
Untuk menghindari melakukan satu tugas yang memakan waktu secara berurutan, pertimbangkan memulai aktivitas atau tugas dengan yang termudah.
ALAT uji kognitif anak berbasis gim pertama di Indonesia yang telah melewati tahapan validasi oleh Unit Psikometrika Universitas Gadjah Mada (UGM), Batique,
PEGUNUNGAN Meratus merupakan kawasan yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan lalu membentang hingga ke perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
KETIKA berbicara soal hak atas air bersih, sebagian masyarakat di Jakarta masih belum bisa mendapatkannya. Pasalnya, warga miskin masih harus membeli air bersih dengan harga yang mahal.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla menuturkan penyerapan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh pemerintah dan BUMN harusnya menjadi prioritas utama saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved