Kuota Pertalite 2026 Disunat Lebih dari 6 Persen, BBM Murah Makin Dibatasi

PEMERINTAH mengirim sinyal kuat pengetatan subsidi energi pada 2026. Konsumsi BBM murah yang selama ini menopang mobilitas kelas menengah ke bawah bakal makin dibatasi, menyusul pemangkasan signifikan kuota Pertalite, BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota Pertalite 2026 hanya 29,27 juta kiloliter, turun 6,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemangkasan ini jauh lebih dalam dibandingkan solar subsidi yang hanya dipotong 1,32% menjadi 18,64 juta kiloliter.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan kuota tersebut telah disepakati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI. “Penyaluran JBT dan JBKP tahun 2026 telah kami tetapkan,” ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (27/1).

Baca juga : Penghentian Insentif Mobil Listrik Hambat Laju Transisi Energi

Penurunan kuota Pertalite menegaskan arah baru kebijakan subsidi, bukan lagi memperluas akses, melainkan mengendalikan konsumsi. Data BPH Migas menunjukkan, sepanjang 2025 realisasi penyaluran Pertalite hanya mencapai 89,86% dari kuota APBN. Artinya, pembatasan konsumsi telah berjalan bahkan sebelum kuota resmi dipangkas.

Dari situ, pemerintah berhasil menghemat anggaran subsidi dalam jumlah besar. Total penghematan penyaluran BBM bersubsidi pada 2025 mencapai Rp4,9 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pertalite yang realisasinya lebih rendah dari kuota.

Solar subsidi juga mencatat efisiensi. Penyalurannya mencapai 97,49% dari kuota, menghasilkan penghematan 473,6 ribu kiloliter atau sekitar Rp2,11 triliun. Sementara minyak tanah, yang konsumsinya cenderung stagnan, justru dinaikkan tipis kuotanya menjadi 526 ribu kiloliter pada 2026.

Kebijakan ini memperlihatkan prioritas pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah beban subsidi energi yang besar. Namun, pemangkasan Pertalite berpotensi memicu tekanan baru, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih bergantung pada BBM bersubsidi untuk aktivitas harian.

Dengan kuota yang makin sempit, 2026 berpotensi menjadi tahun krusial bagi kebijakan subsidi energi, antara penghematan anggaran negara dan risiko berkurangnya daya beli masyarakat. (ANT/Z-10)