460 Ribu Pelajar dan Mahasiswa di Sumut Terlibat Judol

OTORITAS Jasa Keuangan Sumatera Utara mengungkap keterlibatan sekitar 460 ribu pelajar dan mahasiswa dalam praktik judi online di wilayah kerjanya. Angka itu muncul dari laporan transaksi PPATK pada awal 2025 yang menunjukkan nilai deposit judi online di Sumut menembus Rp1,7 triliun.

"Pemainnya (ada) 460 ribu orang, terbesar adalah (dari kalangan) pelajar dan mahasiswa," kata Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien, Minggu (23/11).

Namun Khoirul menyebut nilai deposit terbesar justru berasal dari kelompok karyawan swasta. Dia menambahkan, sekitar seribu aparatur sipil negara di Sumut juga terdeteksi ikut bermain judi daring.

Baca juga : Komisi XI DPR: PPATK dan OJK Harus Jelaskan Masalah Blokir Rekening 'Nganggur'

Situasi ini dinilai telah mengarah pada ancaman serius bagi stabilitas keuangan dan kesehatan sosial masyarakat. Masalah judi daring bukan satu-satunya aktivitas ilegal yang mencemari ekosistem keuangan di Sumut.

OJK mencatat provinsi itu memiliki jumlah usaha gadai ilegal terbanyak di luar Pulau Jawa, sementara hanya 27 usaha gadai yang memiliki izin resmi. Sisanya masih akan disisir dalam penertiban lanjutan.

Di sektor pinjaman online, OJK menerima 15 ribu pengaduan pinjol ilegal secara nasional sejak awal tahun, dengan 573 di antaranya berasal dari Sumut. Selain itu, terdapat 176 laporan tentang investasi ilegal dari masyarakat Sumut dari total 3.786 aduan nasional.

Baca juga : Muhadjir: Pinjol Bisa Dimanfaatkan untuk Pembiayaan UKT dengan Pengawasan Ketat

Khoirul mengimbau masyarakat menerapkan prinsip 2L (Legal dan Logis) sebelum bertransaksi. Dia meminta warga terlebih dahulu memeriksa legalitas lembaga keuangan melalui kontak OJK 157.

Kemudian mencermati tawaran imbal hasil, masuk akal atau tidak. Dia juga mengingatkan warga menjaga kerahasiaan data pribadi serta tidak meminjamkan atau menjual rekening banknya.

Sebab data pribadi orang lain kerap dipakai dalam aktivitas keuangan ilegal. Untuk menghindari kerugian, masyarakat diminta beralih ke instrumen keuangan berizin, termasuk pasar modal syariah. (H-2)