Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi Golkar Dewi Yustisiana menilai penguatan kerja sama antara Indonesia dan Brasil memiliki nilai strategis bagi ketahanan energi nasional. Menurutnya, kerja sama Indonesia–Brasil bukan hanya simbol diplomasi, tetapi langkah nyata memperkuat energi bersih dan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Dewi menegaskan, ruang lingkup kerja sama yang mencakup migas, energi baru terbarukan, efisiensi energi, hingga pengembangan SDM harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret berbasis kebutuhan nasional. Ia menilai bioenergi menjadi sektor yang paling cepat memberikan hasil nyata.
Sebagai informasi, Brasil adalah produsen etanol terbesar kedua di dunia dan sukses menerapkan mandatori bioetanol seperti E30 hingga E100 di berbagai wilayah. Dewi menilai Indonesia dapat mengadopsi pengalaman tersebut untuk memperkuat program BBM campuran etanol E10 yang tengah dikembangkan pemerintah.
“Alih teknologi dari Brasil akan membantu kita menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan dengan dampak ekonomi langsung bagi petani dan masyarakat,” jelasnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (24/10).
Menurut Dewi, implementasi bioetanol juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor energi hijau, mulai dari budidaya bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, hingga distribusi. Selain itu, petani akan menjadi aktor utama dalam rantai pasok etanol karena pemanfaatan komoditas seperti tebu, jagung, dan singkong yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sentra pertanian.
"Kalau ekosistemnya terbangun, program ini akan menggerakkan ekonomi pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan-energi kita sekaligus,” tambahnya.
Selain itu, sejumlah provinsi memiliki potensi besar sebagai basis produksi etanol nasional. Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan menjadi sentra utama tebu, sementara Sulawesi Selatan, NTB, dan Sulawesi Tenggara mulai berkembang sebagai pusat produksi baru di kawasan timur.
Di sisi lain, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, serta Papua memiliki peluang kuat untuk pengembangan jagung dan singkong sebagai bahan baku energi terbarukan di masa mendatang.
Menurutnya, Komisi XII DPR RI akan mengawal ketat realisasi kerja sama ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. “Kita ingin hasil konkret: energi bersih yang terjangkau, nilai tambah di dalam negeri, peningkatan pendapatan petani, dan lapangan kerja baru. Jika dieksekusi dengan tepat, ini momentum lompatan besar menuju kemandirian energi nasional,” pungkasnya. (H-3)
PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) menjajaki kerja sama pengembangan bioetanol melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pertamina Group dan Medco Group.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah membuka peluang impor bioetanol dari Amerika Serikat untuk menutup kekurangan pasokan dalam negeri.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) meminta kemudahan regulasi pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendapatkan insentif pembebasan cukai etanol
Pemerintah segera mempersyaratkan kandungan bioetanol 10% ke dalam bensin. Ini menjadi tantangan PT Energi Agro Nusantara (Enero) sebagai produsen bioetanol.
Kebijakan ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui mandatori campuran etanol sebesar 10% (E10).
Pengembangan bioetanol akan berperan penting mengurangi impor sehingga bisa menolong neraca perdagangan.
Pengembangan energi nuklir tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko.
Bahlil Lahadalia menegaskan hilirisasi menjadi kunci utama untuk menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah untuk mendorong ketahanan energi nasional.
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Di tengah kebutuhan memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk mendorong hilirisasi sawit.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved