Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH saat ini tengah mematangkan kebijakan penebalan bantuan sosial (Bansos) yang akan menyasar 30 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta para pekerja pada kuartal IV tahun ini.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan, program itu mestinya juga menyasar ke kelas menengah yakni kelompok pekerja.
"Peningkatan jumlah bansos cukup positif bagi ekonomi. Tapi harus disertai pelebaran jumlah penerima yang mencakup kelas menengah, bukan hanya kelompok miskin," tuturnya, Rabu (1/10).
Saat ini, sambung Bhima, kelas menengah memerlukan dukungan bansos dari pemerintah, utamanya cash transfer untuk menjaga daya beli mereka. Ia menambahkan, fenomena shringking middle class atau menyusutnya jumlah kelas menengah perlu direspons pemerintah dengan memberikan bantuan tunai.
"Yang penting datanya valid dan tepat sasaran serta ada kanal pengaduan dari masyarakat," pungkas Bhima. (Fal/E-1)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
MENTERI Sosial Syaifullah Yusuf enggan berandai-andai terkait dengan wacana kelas menengah yang akan mendapatkan bantuan sosial karena efek dari kenaikan PPN sebesar 12%.
KEPALA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penerapan kenaikan tarif PPN 12% berpotensi mundur dari 1 Januari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved