Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH saat ini tengah mematangkan kebijakan penebalan Bantuan Sosial (Bansos) yang akan menyasar kepada 30 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta para pekerja pada kuartal IV tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan, langkah ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang digelontorkan di akhir tahun yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat.
"Pemerintah akan memberikan stimulus tambahan (penebalan) di kuartal IV. Arahan Bapak Presiden bahwa bantalan stimulus tambahan itu untuk menjangkau hingga desil ke-4 atau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat (KPM), plus pekerja," ucap Airlangga di Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rabu (1/10).
Namun demikian, dirinya belum bisa menyampaikan jumlah anggaran yang bakal disiapkan karena kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi.
"Ini sedang difinalisasi dalam satu minggu ke depan," sebut dia.
Pemerintah, sambung Airlangga, juga bakal menyalurkan beras 10 kilogram dan Minyakita 2 liter yang menyasar 18,3 juta KPM pada Oktober dan November 2025. (Fal/E-1)
DPR menolak wacana PPN jalan tol. Kebijakan dinilai berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.
Presiden Prabowo Subianto bertemu Luhut Pandjaitan bahas strategi ekonomi nasional di tengah dinamika global, fokus stabilitas, daya beli, bansos digital, dan investasi.
dampak kenaikan tarif listrik 2026 terhadap daya beli, inflasi, dan strategi bertahan masyarakat
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berpeluang melampaui proyeksi Bank Dunia.
Pemerintah menahan lonjakan tiket pesawat domestik di tengah kenaikan harga avtur global lewat subsidi, insentif pajak, dan penyesuaian fuel surcharge.
Polri ungkap selisih harga BBM dan LPG subsidi jadi pemicu utama penyalahgunaan. Disparitas harga membuka celah praktik ilegal dan membebani negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved