Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025. Sebelumnya, pada April 2025, APBN mencatatkan surplus sebesar Rp4,3 triliun di April 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit anggaran yang terjadi pada bulan kelima tahun ini disebabkan oleh upaya APBN menjadi penahan gejolak yang terjadi di lingkup internasional dan domestik.
“Defisit di 0,09%, Rp21 triliun adalah di dalam rangka untuk menjaga perekonomian. Defisit APBN bertujuan untuk counter cyclical, sehingga perekonomian yang tertekan bisa dicounter APBN, sehingga pelamahannya tidak berdampak signifiakn pada ekonomi dan masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Selasa (17/6).
Kendati mengalami defisit, imbuh Sri Mulyani, kinerja anggaran negara dinilai masih sesuai dengan arah kebijakan keuangan negara di tahun ini. Realisasi defisit di Mei 2025 juga disebut masih cukup rendah jika dibandingkan dengan alokasi defisit APBN 2025 yang sebesar Rp616 triliun, setara 2,53% dari PDB.
Defisit anggaran itu terjadi karena hingga Mei 2025, pendapatan negara tercatat lebih rendah dari realisasi belanja negara. Pendapatan negara diketahui mencapai Rp995,3 triliun, setara 33,1% dari target di APBN 2025. Itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp806,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp188,7 triliun.
“Pajak dalam hal ini terkumpul Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target 2025. Bea dan cukai mengumpulkan Rp122,9 triliun, atau 40,7% dari target tahun ini, ini cukup bagus, dari sisi persentase,” jelas Sri Mulyani.
“Kalau kita lihat, realisasi April ke Mei, menunjukkan pendapatan negara dari Rp810 triliun ke Rp995 triliun, hampir Rp185 triliun sendiri untuk satu bulan Mei saja. Kita berharap ada akselerasi perkembangan pendapatan negara,” tambahnya.
Sementara realisasi belanja negara hingga Mei 2025 tercatat mencapai Rp1.016,3 triliun, setara 28,1% dari pagu yang ada di dalam APBN 2025. Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun, setara 25,7% dari pagu dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp322,0 triliun, setara 35% dari pagu di APBN 2025.
Dus, keseimbangan primer di dalam APBN hingga Mei 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp192,1 triliun. “Keseimbangn primer masih mencatat surplus, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang Rp173,9 triliun,” jelas Sri Mulyani.
“Jadi ini adalah postur APBN yang semua posnya ini dipengaruhi ekonomi global, geopolitik, masalah perang, bisa berdampak pada penerimaan negara, karena spillover masuk dari pertumbuhan ekonomi, hingga harga komoditas,” pungkasnya. (E-3)
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik.
Dari sisi penerimaan, kinerja pajak menunjukkan pertumbuhan kuat sebesar 20,7% secara tahunan (year on year).
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan memiliki peran strategis dalam reformasi belanja negara.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah anggaran hingga Rp100 triliun untuk subsidi energi mengantisipasi dampak dari konflik di tengah dan harga minyak dunia serta defisit APBN
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan subsidi energi berpotensi membengkak hingga Rp100 triliun seiring kenaikan harga minyak dunia.
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pelebaran defisit APBN.
Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara guna menangkap potensi windfall profit.
DIREKTUR Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance atau Indef Esther Sri Astuti mengatakan wacana pelebaran defisit APBN di atas 3 persen realistis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved