Rakyat Sulit Cari Kerja, Pakar: Arah Kebijakan Ketenagakerjaan tak Konkret

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA, mayoritas masyarakat merasakan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan selama tujuh bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam riset berjudul 7 Bulan Prabowo-Gibran, sebanyak 60,8% responden mengaku merasa lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Merespon hal itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menyatakan bahwa kondisi pasar kerja masih lesu terutama di sektor informal dan padat karya serta minimnya arah kebijakan ketenagakerjaan yang konkret di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

"44% pengangguran dari kalangan anak muda sekarang itu bertambah dengan pekerja berpengalaman (usia di atas 35) yang ingin mencari kerja yang layak karena dibayar gaji UMR. Ini juga termasuk pekerja dari driver online yang ingin keluar dari skema plaform ride hailing yang eksploitatif. Sekarang tambah lagi tekanan biaya hidup akibat naiknya ongkos pendidikan dan kesehatan," ucap Media saat dihubungi, Rabu (4/6).

Baca juga : Pemerintah Dikritik Lapangan Kerja Minim, Bahlil: Jangan Kufur Nikmat

Oleh karenanya, Media menyampaikan bahwa untuk solusi jangka pendek, pemerintah bisa memberikan insentif-insentif di sektor padat karya. Sementara untuk jangka menengah, pemerintah bisa mempercepat revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan memperluas akses pelatihan. 

"Pemerintah perlu melibatkan sektor swasta dalam menyusun kurikulum agar terjadi job matching yang efektif," tutur Media.

Sementara untuk solusi jangka panjang, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah seperti melakukan reformasi terkait pengupahan, merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, menghapus skema outsourcing untuk pekerjaan utama dan memperkuat pengawasan kepatuhan terhadap perlindungan sosial. (E-3)