Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal mendukung operasional dari Koperasi Desa Merah Putih. Keuangan negara bakal berperan melalui instrunen penyaluran yang ada di dalam Transfer ke Daerah (TKD).
"Untuk program Koperasi Merah Putih ini anggaran APBN yang diberikan kepada daerah baik itu melalui TKDD dimana ada DAU, DBH, DAK Fisik, DAK Non Fisik kemudian ada dana otonomi khusus untuk beberapa daerah. Kita lihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kita optimalkan," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara daring pada Kamis, (24/4).
Sri Mulyani menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Itu terutama pada pos APBD yang bersumber dari TKD APBN.
"Jadi semua kemungkinan kombinasi dari hal itu tentu akan kita kaji bersama," terang Sri Mulyani.
Pemerintah, lanjutnya, sedang melakukan koordinasi dan membahas perihal anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih. Hal pertama yang tengah dibahas ialah terkait identifikasi anggaran untuk modal bagi koperasi tersebut.
Koperasi Desa Merah Putih juga sedianya diperkenankan untuk menarik pinjaman dari bank himpunan negara (Himbara) untuk menggunakannya sebagai modal awal dan dikembangkan dalam kegiatan usahanya.
"Atau juga kombinasi dengan transfer antara pemerintah pusat ke desa maupun antara APBD ke desa. Jadi kombinasi ini yang terus kita sekarang koordinasikan dengan kementerian lembaga terbaik terkait termasuk dengan Menko (Perekonomian), Menteri Kooperasi, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, dan kementerian-kementerian lain terkait," kata Sri Mulyani.
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan dukungan penuh kepada Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah. Dia juga tak menutup kemungkinan Himbara akan didorong untuk memberikan pinjaman kepada koperasi tersebut sebagai modal awal.
"Kami menyambut dengan gagasan dan rencana untuk Koperasi Merah Putih itu. Karena harapannya tentu dengan adanya Koperasi Merah Putih itu akses pada pembiayaan bagi UMKM di berbagai wilayah atau di seluruh wilayah Indonesia dapat ditingkatkan," terangnya.
"Ini pada gilirannya tentu kita berharap dapat memperkuat ekosistem yang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk dapat terus tumbuh secara berkelanjutan," tambah Mahendra.
OJK, imbuhya, juga akan mengawal implementasi tersebut. Otoritas bakal berupaya memastikan tata kelola dan pengelolaan risiko dapat diterapkan dengan baik oleh Himbara ketika nantinya menyalurkan pinjaman ke Koperasi Desa Merah Putih.
"Karena dengan begitu, maka penyaluran pembiayaan tadi akan benar-benar dapat mencapai sasarannya. Dan tentu kami juga siap memberikan dan mendukung program itu untuk hal-hal lain yang diperlukan," pungkas Mahendra. (E-4)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved