Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir buka suara terkait dengan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Saya rasa selama kita kerjanya maksimal, tidak meredup, ya kita lakukan sebisa mungkin. Saya rasa dengan keterbatasan dana BUMN selama ini, saya gak ngeluh, kita kerja keras saja," ucap Erick di Kantor Kementerian BUMN, Senin (10/2).
Di samping itu, Erick menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berpengaruh terhadap transformasi BUMN yang selama ini sudah berjalan.
"Kita ya coba cari jalan gitu, tanpa mengeluh. Karena kita yang penting push bahwa kebijakannya jalan, transformasi BUMN-nya jalan," tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mempengaruhi program-program prioritas Kementerian BUMN yang saat ini telah berjalan.
"Tidak, kita jalan terus. Proyeknya jalan terus," sebut Erick.
Kendati demikian, ia menyatakan bahwa total anggaran yang dipangkas di Kementerian BUMN sejauh ini masih belum diputuskan. "Belum, belum putus," terangnya. (Z-9)
Anggaran sebesar Rp143 miliar dialokasikan untuk memperbaiki 284 titik jalan dan jembatan
Pemkab terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur daerah.
MEJA kerja Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka kini tak berselimut taplak rapat dengan jajaran ransum dan kopi.
INDUSTRI percetakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menghadapi tantangan berat.
Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait wacana pemotongan gaji menteri Kabinet Merah Putih.
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved