Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 mencatatkan defisit sebesar Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dari realisasi Defisit anggaran 2023 yang senilai Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB.
"Defisit akhir tahun 2024 terjaga dari yang kita desain di awal dengan level 2,29%. Sempat didesain memburuk ke 2,7%, namun kita kembalikan ke kondisi baik," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1).
Bendahara Negara menjelaskan pendapatan negara pada tahun lalu sebesar Rp2.842,5 triliun. Angka ini setara 101,4% dari target dan naik 2,1% dari tahun sebelumnya (year on year/yoy). Sementara, belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 98% dari target dan melonjak 7,3% secara tahunan.
Sri Mulyani kemudian mengungkapkan penerimaan pajak di 2024 hanya mencapai 97,2% berdasarkan target Undang-Undang APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun. Selain itu, penerimaan bea dan cukai juga tidak mencapai target Rp321 triliun, yakni hanya menerima Rp300,2 triliun.
"Penerimaan pajak mengalami tekanan. Tidak mencapai target awal, tapi lebih baik dari laporan semester kita. Cerita yang sama dengan bea dan cukai. Bea cukai kita tutup dengan penerimaan Rp300,2 triliun," terangnya.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2024 terjaga baik dengan merealisasikan Rp579,5 triliun. Angka tersebut melampaui outlook laporan semester yang dibidik sebesar Rp549,1 triliun dan juga melampaui target awal APBN yang senilai Rp492 triliun.
"Jadi, meski dalam situasi yang begitu rentan, dengan tekanan bertubi-tubi, pendapatan negara masih terjaga dengan Rp2.842,5 triliun. Artinya, kita masih tumbuh dibandingkan tahun 2023 yang Rp2.783,9 triliun," pungkas Menkeu. (Ins/P-3)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
EKONOM Bright Institute Awalil Rizky menyoroti keterbukaan informasi keuangan negara. Rilis APBN Kita sepanjang 2025 tidak lagi menyajikan posisi utang pemerintah secara bulanan.
Kemenkeu mencatat penerimaan pajak 2025 mengalami shortfall Rp271,7 triliun dan pertumbuhan negatif 0,7% akibat moderasi komoditas dan tekanan ekonomi semester I.
HSG berhasil menjebol level psikologis 9.000 di tengah merahnya bursa Asia. Menkeu Purbaya sebut ini bukti kepercayaan investor telah pulih total.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2025 mencapai 5,45%, menandai momentum pembalikan arah ekonomi yang solid.
Kementerian Keuangan memastikan telah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi tiga wilayah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved