Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, hal ini dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 bertema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju yang digelar di Jakarta, Selasa (17/12).
"OJK terus meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan integritas di sektor jasa keuangan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan," ujar Mahendra.
Salah satu upaya konkret adalah penerbitan Peraturan OJK tentang Strategi Anti-fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.
Selain itu, OJK sedang menyelesaikan sistem informasi SiPelaku untuk mencatat riwayat kecurangan individu maupun entitas di sektor jasa keuangan.
"Kalau SLIK berfungsi sebagai sistem informasi credit history, maka SiPelaku mencatat fraud history. Sistem ini akan mempermudah perusahaan untuk menjauhkan diri dari pelaku yang terdaftar dalam daftar hitam," tegas Mahendra.
Selain itu, OJK bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui berbagai program, termasuk pengendalian gratifikasi bagi pegawai OJK dan keluarganya.
"Mari kita junjung nilai-nilai integritas yang tinggi demi memberikan yang terbaik untuk masyarakat," tambahnya.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, juga menegaskan pentingnya penguatan budaya antikorupsi di internal OJK. OJK telah menerapkan strategi antikecurangan berbasis empat pilar: assess, prevent, detect, dan respond. Hasilnya, OJK berhasil meraih sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk seluruh satuan kerja di tahun 2024.
“OJK secara konsisten mengikuti Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK dan terus mendapatkan predikat Risiko Rendah dengan skor di atas rata-rata nasional,” ungkap Sophia.
Sophia juga mengingatkan para pemangku kepentingan untuk memahami standar antigratifikasi OJK, khususnya menjelang momen seperti Hari Raya, guna mencegah praktik korupsi.
Acara Hakordia 2024 diselenggarakan secara hybrid dan diikuti lebih dari 3.000 peserta, termasuk pegawai OJK, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), kementerian/lembaga, hingga akademisi.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh, seperti Ketua Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 Wimboh Santoso, ekonom senior Soedrajad Djiwandono, serta sejumlah pejabat dan pengawas di sektor keuangan.
Dalam kesempatan ini, OJK juga memberikan penghargaan OJK Integrity Award 2024 kepada satuan kerja yang berkontribusi aktif dalam program penguatan integritas.
OJK menegaskan komitmennya untuk menjadi role model dalam pemberantasan korupsi dan menjaga kepercayaan publik di sektor jasa keuangan. #MIA (RO/Z-10)
Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan menghentikan 951 pinjol ilegal dan 2 investasi bodong selama Januari-Maret 2026. Simak modus terbaru dan total dana yang diselamatkan.
Upaya memperluas literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri.
Program tersebut juga diharapkan semakin mempercepat akses keuangan dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jumlah rekening pelajar di Indonesia tembus 59 juta dengan dana Rp30,31 triliun. OJK ungkap tren meningkat dan faktor pendorongnya di 2026.
MSCI soroti reformasi pasar modal Indonesia. OJK klaim transparansi dan integritas meningkat, jadi sinyal kuat bagi investor global jelang review indeks 2026.
Dorongan untuk memperdalam instrumen investasi di pasar modal Indonesia kian menguat seiring kebutuhan akan produk yang lebih beragam dan adaptif terhadap dinamika pasar global.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved