NEWSTICKER

Ditahan imbang PSIM, Persija di Posisi 3 Liga 1

Real Madrid vs Alaves 2-1: Mbappe dan Vinicius Cetak Gol

Dulu Juara Liga Primer, Leicester Kini Degradasi ke Kasta Ketiga

Aksi Kocak Marcus Thuram saat Inter Singkirkan Como

Chelsea Hancur di Tangan Brighton, Pemain tak Punya Nyali

Serikat Buruh Minta Kenaikan UMP 2025 hingga 10 Persen, Apindo: Sulit Dipenuhi

Naufal Zuhdi

30/10/2024 20:09

Serikat Buruh Minta Kenaikan UMP 2025 hingga 10 Persen, Apindo: Sulit Dipenuhi — Pengunjukrasa dari sejumlah elemen buruh mengikuti aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta(ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan)

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani turut menanggapi tuntutan serikat buruh yang meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 hingga 10 persen. Shinta menegaskan bahwa kenaikan upah tersebut sulit untuk dipenuhi.

"(Kenaikan UMP) tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, gitu," ujar Shinta saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/10).

Shinta mengungkapkan bahwa Apindo akan mengikuti kenaikan UMP dengan mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini, aturan tersebut tidak lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Ya prinsip kami mengikuti aturan pemerintah yaitu PP 51 tahun 2023," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, regulasi tersebut telah mengatur formulasi kenaikan UMP dengan menggunakan tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

"PP 51 sudah jelas ada formulanya, berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi dan pertumbuhan ekonomi, jadi itu yang akan diikuti," pungkas Shinta. (Fal/M-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi

Berita Lainnya

Substansi RUU Ketenagakerjaan harus Atasi Kesenjangan Upah Minimum
15/4/2026 11:05
Persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah masih menjadi PR di Indonesia.
Didemo Lagi, Pramono Sebut tak akan Ubah UMP Jakarta 2026
28/1/2026 16:02
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tak akan mengubah keputusannya terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Jakarta tahun 2026.
14 Juta Pekerja masih Terima Upah di Bawah Standar, Ada yang Bergelar Sarjana
08/1/2026 16:18
DI Indonesia ditemukan masih ada sekitar 14 juta pekerja yang menerima upah di bawah standar, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK).
Tolak Revisi UMSK 2026 yang Diteken Dedi Mulyadi, Buruh Rencanakan Aksi hingga Mogok Kerja
05/1/2026 17:16
PERWAKILAN buruh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat melakukan konsolidasi terkait rencana untuk kembali melakukan aksi.
Pramono: UMP Jakarta Tertinggi Nasional, Pemprov Perkuat Insentif Buruh
29/12/2025 13:11
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta merupakan hasil pembahasan panjang dan transparan di Dewan Pengupahan,
Buruh tak Puas dengan UMP Jakarta 2026, Rano Karno: Itu Wajar
29/12/2025 07:00
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Gencatan Senjata AS-Iran Belum Pulihkan Kepercayaan Investor
08/4/2026 16:32
Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai gencatan senjata selama dua pekan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran belum sepenuhnya mampu memulihkan kepercayaan investor.
Kenaikan Harga Plastik Lampaui Fluktuasi Normal, Ini Saran Apindo untuk Pemerintah
06/4/2026 18:35
Apindo melihat bahwa kenaikan harga bahan baku plastik sudah melampaui pola fluktuasi normal, bahkan dalam beberapa kasus meningkat lebih dari 100%.
WFH Sehari Sepekan Perlu Fleksibel agar tak Ganggu Operasional Dunia Usaha
31/3/2026 20:57
KETUA Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menilai rencana imbauan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dapat dipahami sebagai langkah pemerintah dalam merespons dinamika global.
Efisiensi Harus Tepat Sasaran, Salah Pangkas Bisa Tekan Pertumbuhan
29/3/2026 22:20
Sektor yang bergantung pada mobilitas fisik seperti sektor transportasi, ritel offline, food and beverage di kawasan perkantoran, serta hospitality akan terdampak negatif WFH.
Apindo: WFH setelah Lebaran tak Bisa Serentak, Sektor Riil Andalkan Kerja Fisik
23/3/2026 13:33
KETUA Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan setelah Lebaran tidak dapat diberlakukan serentak
Perang Iran vs AS-Israel, Pengusaha RI Khawatir Ganggu Perdagangan Global
02/3/2026 12:18
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut risiko serangan AS ke Iran tidak hanya berasal dari sentimen pasar tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global.

LOAD MORE

Opini

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan
29/4/2026 19:31
Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa
29/4/2026 16:10
Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka
29/4/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

$UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\$

UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\
27/4/2026 05:00
Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh
20/4/2026 05:00
Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan
13/4/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved