Kenaikan Harga Plastik Lampaui Fluktuasi Normal, Ini Saran Apindo untuk Pemerintah

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang kenaikan harga plastik yang saat ini dirasakan pelaku usaha merupakan dampak dari dinamikan global yang semakin kompleks, khususnya ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok energi di dunia.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, gangguan pada jalur strategis, seperti Selat Hormuz telah memicu kenaikan harga minyak mentah dan nafta sebagai bahan baku utama petrokimia global, lonjakan biaya logistik (freight, asuransi, dan waktu pengiriman/laycan), serta keterbatasan pasokan bahan baku secara global.

"Kondisi ini yang mendorong kenaikan harga resin plastik dan memberikan tekanan langsung dan signifikan terhadap biaya operasional dunia usaha, khususnya sektor yang sangat bergantung pada kemasan seperti makanan dan minuman, FMCG, farmasi, logistik, dan ritel," kata Shinta saat dihubungi, Senin (6/4).

Baca juga : Apindo: WFH setelah Lebaran tak Bisa Serentak, Sektor Riil Andalkan Kerja Fisik

Apindo melihat bahwa kenaikan harga bahan baku plastik sudah melampaui pola fluktuasi normal, bahkan dalam beberapa kasus meningkat lebih dari 100%. Kondisi ini, kata Shinta, bisa terus berlanjut, dengan kondisi pasokan yang sangat terbatas.

"Mengingat komponen plastik dapat mencapai 20–40% dari cost of goods, bahkan hingga 50–80% pada produk tertentu, lonjakan ini secara langsung mendorong kenaikan biaya produksi secara keseluruhan," jelasnya.

Dalam situasi ini, pelaku usaha berada pada posisi yang sangat menantang. Di satu sisi harus menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Di sisi lain, tekanan kenaikan biaya terus meningkat secara signifikan.

Baca juga : 2026 Penuh Tantangan, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Dinilai Sulit Dicapai

"Bagi UMKM dan sektor dengan margin tipis, tekanan ini sudah mulai menggerus profitabilitas dan berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha jika berlangsung dalam jangka panjang," paparnya.

Dalam jangka pendek, Shinta menyebut pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan baku dan energi dengan harga yang kompetitif, khususnya bagi sektor industri prioritas. Termasuk menjaga pasokan gas dan listrik serta memperlancar akses bahan baku yang saat ini sangat ketat.

"Di saat yang sama, pemerintah dapat mengacu pada praktik di negara lain seperti Thailand dalam menjaga stabilitas harga bahan baku plastik (pemerintah mengendalikan kenaikan harga bahan plastik agar tidak membebani konsumen), serta memperkuat pengawasan pada rantai pasok. Itu untuk memastikan mekanisme harga tetap wajar dan tidak membebani industri maupun konsumen, termasuk mengantisipasi potensi distorsi atau spekulasi harga plastik," ungkapnya.

Sebagai langkah prioritas, pemerintah juga dinilai perlu mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui kebijakan yang mewajibkan penggunaan bahan baku daur ulang dalam kemasan secara bertahap dan terukur. Menurutnya, kebijakan ini perlu diiringi dengan insentif yang jelas bagi pelaku usaha yang menggunakan material daur ulang, serta dukungan terhadap investasi di industri daur ulang yang mampu menciptakan sistem closed-loop.

"Pendekatan ini penting tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi tekanan terhadap pasokan bahan baku plastik dan ketergantungan impor," kata Shinta.

"Selain itu, dukungan fiskal dan kebijakan yang adaptif menjadi penting, termasuk relaksasi sementara bagi industri terdampak, serta kehati-hatian dalam menambah beban regulasi baru di tengah tekanan global yang tinggi," imbuhnya.

Ke depan, kata Shintaz momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan impor dengan mempercepat penguatan industri petrokimia domestik, termasuk mendorong investasi pada teknologi dan sumber bahan baku alternatif yang lebih stabil. Misalnya LPG condensed, feedstock berbasis bio, dan opsi lainnya.

"Sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan daya saing. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara stabilisasi jangka pendek dan transformasi jangka panjang, Indonesia dapat memperkuat ketahanan industrinya sekaligus mengurangi dampak volatilitas global terhadap dunia usaha dan tenaga kerja," pungkasnya. (Ifa/P-3)