Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH diminta untuk bisa mendorong penciptaan tenaga kerja yang luas dan berkualitas. Itu karena penyerapan tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan guna menghambat penyuburan kemiskinan di dalam negeri.
Hal itu diungkapkan Analis Ekonomi Politik Laboraturium Indonesia 2045 (LAB 45) Indah Lestari dalam seminar nasional bertajuk Kecemasan Kelas Menengah: Terhimpit Transformasi Ekonomi, Jakarta, Selasa (8/10).
"Perlu ditambahkan fokusnya adalah bagaimana mendorong penciptaan lapangan kerja, sektor yang bisa menarik banyak tenaga kerja," kata dia.
Baca juga : Pengurangan Kemiskinan Tak Melulu Harus dengan Bansos
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah tampak mengandalkan penghiliran industri semata. Kendati itu tak sepenuhnya salah, kata Indah, penghiliran industri belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti industri pengolahan lainnya.
Itu karena agenda hilirisasi yang dijalankan pemerintah menyentuh sektor-sektor industri padat modal. Sektor itu lebih banyak menyerap atau memanfaatkan teknologi tinggi, menyebabkan penyerapan tenaga kerja jauh lebih sedikit dibanding industri padat karya.
"Ini ironi ketika kita melihat industri tekstil yang merupakan penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tapi malah gulung tikar semua," kata Indah.
Baca juga : Miris, 7,99 Juta Orang Indonesia Berstatus Pengangguran Terbuka
"Jadi memang enting mengarahkan ke sana, menyediakan ruang lebih untuk mendukung pengusaha yang memang bekerja di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja," tambahnya.
Lebih lanjut, Indah menerangkan, banyaknya pabrik di sektor padat karya yang gulung tikar menciptakan dampak mengular. Pabrik yang tutup, imbuh Indah, menyebabkan pelaku ekonomi skala mikro di wilayah sekitar juga terpukul.
Dampak domino dari kejatuhan industri padat karya dalam negeri bakal menyebabkan laju ekonomi terhambat. "Ada dominos effect pada masy yang mencari nafkah di sekitar pabrik. Jadi perlu untuk lebih mendorong sektor yang dapat menjaring tenaga kerja," kata Indah.
Baca juga : Ini Jenis Pekerjaan, Tugas, dan Keahlian yang Dibutuhkan
Di kesempatan yang sama, Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45 Radhityana Muhammad menyampaikan, keseimbangan antara penumbuhan industri penghiliran yang padat modal dengan industri padat karya perlu dipertimbangkan. Itu menurutnya penting agar angkatan kerja yang terus bertambah tiap tahunnya dapat masuk menjadi pekerja.
Pertumbuhan industri padat karya diharapkan dapat mendorong perbaikan distribusi tenaga kerja Indonesia. Saat ini, mayoritas pekerja mencari penghasilan di sektor jasa, porsinya mencapai 50,2% dari total pekerja.
Padahal sektor jasa di Indonesia saat ini masih berada dalam fase rendah, alias belum mampu memberikan kesejahteraan yang optimal bagi para pekerjanya. "Ini cerminan dari fenomena deindustrialisasi prematur. Hal serupa turut terlihat dalam distribusi pekerjaan kelas menengah yang didominasi oleh sektor jasa dengan nilai tambah rendah," ungkap Radhityana.
Dari catatannya, kelas menengah yang bekerja di sektor jasa bernilai tambah rendah mencapai 52,5% pada 2023. Sementara yang bekerja di sektor jasa bernilai tambah tinggi hanya 9,1%. Sedangkan kelas menengah yang bekerja di manufaktur hanya sebanyak 11,9%.
"Jadi ketika memang ingin mendorong hilirisasi pun, pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan supaya mereka mampu melakukan pekerjaan di hilirisasi tersebut. Jangan sampai kita terus bergantung pada tenaga kerja asing ke depan," pungkas Radhityana. (Mir)
Karena itu, Baznas diharapkan tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, melainkan juga mengedepankan pendekatan pendidikan melalui program beasiswa yang lebih masif dan berkelanjutan.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Kemenperin terus meningkatkan upaya dalam mempersiapkan angkatan kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global melalui program pendidikan vokasi industri
Ke depan, tantangannya bukan hanya soal ketersediaan tenaga kerja, tetapi bagaimana memastikan kualitas dan konsistensi kinerja.
Keberadaan industri tidak boleh hanya berfokus pada aspek ekonomi dan teknologi. Itu juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar.
Shelter Indonesia umumkan transformasi melalui 'A New Shape of Shelter Indonesia'. Integrasikan SDM dan teknologi lewat platform Shelter+
Persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah masih menjadi PR di Indonesia.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, mengatakan bahwa saat ini terdapat masalah besar yang perlu kita selesaikan yaitu budaya kerja ke luar negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved