Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
REALISASI penyaluran kuota pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tambahan sebanyak 34 ribu unit bagi rumah subsidi masih ditunggu. Sebab, sejak Agustus 2024 kemarin, pelaksanaan akad kredit rumah subsidi tersendat.
Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Asosiasi Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (Apersi) Bambang Setiadi menyampaikan, kondisi penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus segera diperhatikan. Sebab, imbas dari belum berlanjutnya penyaluran pembiayaan FLPP dirasakan juga oleh pengembang perumahan subsidi di berbagai daerah.
“Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad, yang menyebabkan penumpukan stok rumah,” ungkap Bambang kepada Media Indonesia, Kamis (26/9).
Baca juga : Tahun Ini, Alokasi Dana Program FLPP Capai Rp30 Triliun
Menurut Bambang, kondisi ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.
Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit berlaku pada 1 September 2024.
Kuota FLPP untuk rumah subsidi yang semula hanya 166 ribu unit, dengan ini bertambah hingga 200 ribu unit untuk periode 2024.
Baca juga : Realisasi Penambahan Kuota FLPP Masih Ditunggu
Ketua Umum Apersi Junaidi menambahkan, komitmen penambahan kuota penyaluran FLPP sudah ada sari pemerintah. Namun, eksekusi di lapangan sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Lambatnya proses pengajuan dan pencairan dana FLPP dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Setiap keterlambatan dalam penyaluran anggaran tidak hanya berdampak pada pengembang, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,“ kata dia.
Ia juga meminta agar Badan Penyalur Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga lebih cepat tanggap dan transparan dalam penyaluran pembiayaan FLPP rumah subsidi bagi MBR. Hal ini sangat penting mengingat program FLPP dirancang untuk memberikan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu.
Baca juga : Tambahan Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Belum Terealisasi, Apa Dampaknya?
“Sebagai langkah konkret, para pengurus Apersi merencanakan audiensi dengan BP Tapera, Besok (26/9) dengan melibatkan sekitar 50 orang. Dalam audiensi tersebut, mereka berharap dapat menyampaikan aspirasi dan menuntut kejelasan terkait pengelolaan dan pencairan dana yang belum terealisasi,” jelas dia.
Menanggapi hal ini, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, sebagai operator investasi pemerintah, saat ini realisasi kuota FLPP hingga Kamis (26/9) sudah mencapai 151.902 unit dari alokasi awal 2024 sebanyak 166 ribu unit.
Sedangkan, untuk tambahan kuota FLPP BP Tapera masih menunggu terbitnya revisi anggaran yang menjadi dasar penyaluran tambahan kuota 2024 sebesar 34.000 unit.
Baca juga : Insentif PPN DTP Ditambah Agar Publik Mudah Dapatkan Hunian dan Dongkrak Penjualan Hunian
“Saat ini DIPA tambahan 2024 sudah berproses di Kemenkeu,” kata Heru.
Heru menekankan, BP Tapera terus berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk support proses revisi DIPA tambahan kuota.
“Kami juga berharap dalam waktu dekat segera terbit,” tandas dia. (Z-10)
OJK longgarkan aturan SLIK untuk KPR subsidi. Tunggakan di bawah Rp1 juta tak lagi menghambat MBR, membuka jalan target FLPP 350 ribu rumah.
OJK melonggarkan aturan SLIK: warga dengan catatan kredit hingga Rp1 juta kini bisa mengajukan KPR subsidi, efektif paling lambat akhir Juni 2026.
Badan Bank Tanah siapkan 120 hektar lahan untuk rumah subsidi Rp150 jutaan di Cianjur hingga Batang. Cek skema Hak Miliknya di sini.
Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merancang kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Apresiasi datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terhadap sinergi sektor swasta dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
Bank BTN raih laba bersih 22,6% pada kuartal I 2026, didorong efisiensi biaya dan transformasi digital. Pendapatan bunga naik, sektor perumahan terus berkembang.
PERTUMBUHAN kawasan Tangerang, khususnya di koridor Serpong dan sekitarnya, terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kebutuhan hunian dan aktivitas ekonomi baru.
Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) di Balikpapan pada kuartal IV 2025 mencapai Rp4,97 triliun.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Vista Land Group mencatatkan prestasi di sektor perumahan nasional setelah meraih penghargaan sebagai pengembang rumah subsidi terbaik dalam ajang BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved