Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar pemda perkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan Ma’ruf usai memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada pemda yang memiliki komitmen dan kinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah.
Baca juga : 34 Pemda Raih Anugerahkan Nirwasita Tantra KLHK
“Maksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal ini untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Ma’ruf, di Jakarta Pusat, Rabu (18/9).
Selain itu, Wapres juga meminta agar penentuan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE). Sehingga, intervensi menjadi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” imbuhnya.
Baca juga : Pemerintah Optimistis Kemiskinan Ekstrem Capai 0% di Tahun Ini
Lebih jauh, Ma’ruf menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan harus bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Menurutnya, selain pemanfaatan Data P3KE, sistem pensasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi juga perlu terus dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain.
“Data [P3KE] ini telah digunakan lebih dari 26 kementerian/lembaga dan sudah lebih dari 93% pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data pensasaran program,” ujarnya.
Kemudian, aspek penting lain yang menjadi sorotan Wapres adalah adalah konvergensi dan sinergitas program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Baca juga : Kendalikan Inflasi, Daerah Diminta Cermati Indeks Perkembangan Harga Komoditas
“Konvergensi dan sinergitas ini tercermin dari upaya pemerintah yang terus memastikan agar rumah tangga miskin ekstrem menerima seluruh program yang ada, [termasuk] program perlindungan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan program peningkatan sarana dan prasarana permukiman,” terangnya.
Terakhir, Wapres mengingatkan pemda agar memastikan efektivitas implementasi program, baik ketepatan sasaran, jumlah, maupun waktu penyaluran program dengan mengedepankan kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran dan kepala keluarga perempuan.
“Pekerjaan rumah yang masih banyak ini perlu terus didukung dengan memastikan keberlanjutan regulasi pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem periode 2025-2029,” pungkasnya. (J-2)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengumumkan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,78% pada September 2025, meski 774 ribu keluarga desil 1 belum tersentuh program.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa definisi kemiskinan tidak dapat disederhanakan hanya sebagai kekurangan uang tunai.
SMF bangun 56 rumah layak huni di Sangkrah untuk tuntaskan kawasan kumuh Solo. Program TJSL ini dukung pengentasan kemiskinan ekstrem.
Wali Kota Jaya Negara mengatakan, program bedah rumah ini merupakan implementasi dari spirit Vasudaiva Kutumbakam yang bermakna kita semua bersaudara.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved