Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Pertanian, Syaiful Bahari, mengatakan bahwa anggaran yang didapatkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun 2025 sebesar Rp29,37 triliun sebenarnya tidak cukup untuk memulihkan produksi pertanian nasional, khususnya di sektor pangan.
"Mengingat turunnya produktivitas pertanian pangan yang terjadi sejak 2022 sampai sekarang disebabkan berbagai faktor, di antaranya pupuk dan bibit, kekeringan, dan kerusakan tanah yang akut," ucap Syaiful saat dihubungi pada Jumat (13/9).
Sebagaimana diketahui, total anggaran yang diperoleh Kementan untuk tahun 2025 menjadi Rp29,37 triliun dari yang sebelumnya hanya berada di angka Rp7,91 triliun. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebutkan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program quick wins lumbung pangan.
Baca juga : Anggaran Bertambah Rp21,49 Triliun, Kementan: Untuk Quick Wins Lumbung Pangan
"Seharusnya dengan anggaran yang terbatas tersebut, Kementan harus membuat skala prioritas mana yang dalam waktu jangka pendek bisa membantu normalisasi produksi. Agar tidak terjadi defisit cadangan beras nasional sehingga bisa menekan angka impor beras," tutur Syaiful.
Ia pun menegaskan, konsep lumbung pangan tersebut harus jelas, jangan sampai dengan anggaran yang terbatas tidak efisien dan memberikan dampak langsung untuk meningkatan produktifitas.
"Sekarang ini yang utama adalah bagaimana mendorong petani-petani kita agar tetap semangat untuk bercocok tanam di tengah tingginya biaya produksi dan kerugian karena gagal panen," bebernya.
Syaiful menyebut, percepatan pembangunan lumbung pangan, juga tidak bisa hanya dibebankan ke pertanian saja. Program ini, sambungnya, seharusnya juga melibatkan kementerian yang lain, seperti PUPR, ATR/BPN dan KLHK dan koordinasi lintas sektor ini harus berada di bawah pengawasan langsung oleh Presiden.
"Sehingga penanganan krisis pangan harus mrnjadi skala prioritas nasional, agar kita terlepas dari jeratan impor beras," pungkasnya. (J-3)
Penyerahan bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian di Desa Alue Awe, Lhokseumawe, Aceh.
PEMPROV Bengkulu, akan menargetkan potensi peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 10 ribu ton per tahun dari total luasan lahan program cetak sawah pada 2026.
Pemprov Jateng siapkan mitigasi kekeringan dengan 123 juta liter air bersih dan optimalisasi 1.137 embung untuk amankan kebutuhan warga serta lahan pertanian.
Ancaman kekeringan akibat fenomena iklim global mulai terasa di Aceh, mendorong kalangan akademisi mengingatkan pentingnya strategi adaptasi bagi sektor pertanian.
Guru Besar IPB Prof Hermanu Triwidodo tawarkan solusi preemtif murah hadapi ledakan hama penggerek batang & wereng saat Godzilla El Nino 2026.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti lambatnya penanganan sawah terdampak bencana Sumatra saat meninjau langsung lokasi Kabupaten Padang Pariaman.
Aspek kuantitas anggaran harus dibarengi dengan kualitas penempatan alokasi yang jelas dan tepat sasaran.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved